TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Presiden Joko Widodo patut mempertimbangkan usulan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengatakan Indonesia mesti keluar dari G-20. "Perlu dipertimbangkan secara serius oleh Jokowi bila benar kepentingan Indonesia justru dirugikan," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 13 November 2014 (baca: Menteri Susi Usul Indonesia Keluar dari G20).

Hikmahanto menyarankan agar Jokowi membuat tim untuk mengkaji kemanfaatan Indonesia dalam forum G-20. Untuk itu perlu diperhatikan tiga kriteria yang bisa menjadi ukuran. Pertama, apakah Indonesia dapat secara vokal menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Kedua, permasalahan yang dihadapi adalah masalah-masalah yang merepresentasikan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Ketiga, apakah forum G-20 dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam keputusan-keputusannya (baca juga: Kenapa KTT G20 Penting untuk Indonesia?).

"Bila keanggotaan Indonesia tidak dapat memberi warna dari berbagai keputusan yang diambil oleh negara-negara G-20, sebaiknya Indonesia keluar," katanya. Hikmahanto menyarankan agar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi segera mempersiapkan hal teknis agar Indonesia dapat efektif keluar dari G-20. "Bukan sebaliknya justru meyakinkan Presiden Jokowi agar Indonesia tetap dalam forum G-20."

Usulan Susi ihwal keanggotaan Indonesia dalam G-20 itu disampaikan kepada Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Susi beralasan, dalam forum G-20, Indonesia banyak menuai kerugian, terutama pada sektor perikanan. Misalnya, untuk impor hasil perikanan dan kelautan, Indonesia dibebani tarif 14 persen.

Selain itu, Susi mencontohkan, ekspor ikan tuna Indonesia mencapai US$ 700 juta. Karena dikenai tarif impor, Indonesia kehilangan pendapatan US$ 105 juta. Begitu juga dengan komoditas udang. Indonesia kehilangan US$ 150 juta dari total ekspor US$ 1,5 miliar.

TRI SUSANTO SETIAWAN | HUSSEIN ABRI YUSUF

Berita lain:
Jusuf Kalla: Ah, FPI Selalu Begitu, Simbol Saja
Kuasa Hukum: Mana Buktinya FPI Rasis...
Aset Udar Pristono Tersebar di Jakarta dan Bogor