TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meyakini Indonesia yang merupakan anggota kelompok 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia atau G20 tidak boleh membiarkan ada rakyatnya yang hidup susah. Karena itu, dia bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membuat kebijakan yang melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
“Di pesisir utara Jawa, di pesisir utara Jakarta, ada masyarakat yang hidup terendam air hingga setinggi lutut mereka di dalam rumahnya. Ini harus kita atasi, dan akan kami atasi. Saya bertekad mengatasi ini karena kita tidak bisa jadi anggota G20 tetapi ada warga yang hidup dengan kondisi seperti itu,” kata Prabowo saat berpidato di Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Prabowo menilai pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, atau sebatas menjadi wasit, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang melindungi rakyatnya.
“Kita harus melindungi mereka yang hidupnya berkekurangan, mereka yang lemah dan kelaparan. Pertumbuhan ekonomi, jika hanya untuk pertumbuhan semata tanpa menghapus kemiskinan, menurut saya, tidak mungkin terwujud. Kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kita butuh kesejahteraan. Oleh karena itu, kita harus membuka lapangan kerja, mendukung sektor dagang dan bisnis,” ujar Prabowo.
Prabowo berkeyakinan Indonesia dapat mencapai kesejahteraan itu, termasuk di antaranya meningkatkan rasio pajak sampai 16 persen terhadap PDB, sebagaimana negara-negara tetangga di kawasan seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja.
“Rasio pajak kita, saya pikir, ada di kisaran 10 persen, sekarang 10 persen, sementara negara-negara tetangga 16 persen. Thailand, Malaysia 16 persen, Vietnam, Kamboja sekitar 16, 17, 18 persen. Ada banyak ruang untuk terus naik,” kata Prabowo.
Untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, Prabowo optimistis angka pertumbuhan ekonomi dapat menembus delapan persen.
“Perkiraan saya, dalam empat atau lima tahun ke depan, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen, bahkan mungkin lebih,” tuturnya.
