TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar Indonesia keluar dari G20 karena banyak menuai kerugian. Namun guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai harus ada kriteria untuk menilai pernyataan Susi tersebut.

"Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengkaji kemanfaatan keanggotaan Indonesia di forum G20," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 13 November 2014. (Baca: Pentingnya Jokowi Hadir di KTT G20)

Pertama, ujar Hikmahanto, apakah Indonesia dapat secara vokal menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kedua, permasalahan yang dihadapi adalah masalah-masalah yang merepresentasikan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Ketiga, apakah forum G20 dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam keputusan-keputusannya.

"Intinya, bila keanggotaan Indonesia tidak dapat memberi warna dari berbagai keputusan yang diambil oleh negara-negara yang tergabung dalam G20, sebagaimana usul Menteri KKP, sebaiknya Indonesia keluar," katanya. (Baca: Jokowi Blusukan Dibuntuti TV Prancis)

Karena itu, apabila keputusan keluar itu diambil pemerintah, menurut Hikmahanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus segera mempersiapkan hal teknis agar Indonesia dapat efektif keluar dari G20. "Bukan sebaliknya justru meyakinkan Presiden Jokowi agar Indonesia tetap dalam forum G20," katanya

Sebelumnya, Susi mengatakan banyak kerugian yang didapat Indonesia, terutama sektor perikanan. Menurut Susi, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. "Gara-gara G20, kita tidak mendapatkan fasilitas 0 persen," katanya.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Baca juga:
Malang Anggarkan Rp 5,1 Miliar untuk Mobil DPRD
Di Timnas, Igbonefo dan Irfan Bachdim Mulai Pulih
Kuartal III, Defisit Transaksi Berjalan US$ 6,8 M
Berburu Barang Murah di 'Pasar Kaget' Kota Oxford