Kebumen Tetap Gelar Pilkada Langsung  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 13 November 2014 19:26 WIB

Seorang warga melintas di dekat mural bertemakan pemilihan bupati Kabupaten Tangerang di daerah Cikupa, Kab.Tangerang, Banten. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Kebumen - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mulai menerima pendaftaran bakal calon bupati pada Januari-Februari 2015. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen Paulus Widyantoro menyatakan, berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 2014, pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wali kota dilaksanakan enam bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon bupati dan calon wali kota. “Persepsi kami bahwa pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan sekitar bulan September-Oktober 2015," ujar Paulus pada Kamis, 13 November 2014. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakat Buka Pos Lintas Batas)

Setelah ada bakal calon bupati yang mendaftar, KPU akan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan. Selain itu, bakal calon juga dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat sebelum dimulainya pendaftaran calon.

Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, kali ini calon bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan wajib mengikuti uji publik. Partai politik atau gabungan partai politik, sesuai dengan Perppu, dapat mengusulkan lebih dari satu calon untuk mengikuti uji publik. Namun, pada pendaftaran calon, mereka hanya diperbolehkan mengusung satu orang. “Uji publik itu dilakukan oleh tim yang terdiri atas lima orang, yakni dua orang akademikus, dua tokoh masyarakat, dan satu orang dari KPU,” tuturnya.

Selain itu, Perppu juga mengakomodasi calon perseorangan. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan minimal 3 persen dari 1,3 juta penduduk Kabupaten Kebumen. Ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d yang berbunyi: "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 3 persen." (Baca: 400-an Warga RI di Nunukan Punya KTP Malaysia)

Menurut Paulus, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen akan berakhir Juli 2015. Sedangkan penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia direncanakan pada September-Oktober 2015. “Kalau berdasarkan Perppu, secara serentak. Informasi selanjutnya kami masih menunggu keputusan KPU Pusat. Untuk Juli, Agustus, sampai pelantikan bupati baru, memakai pelaksana tugas bupati,” katanya.

Ia mengatakan, pada Pilkada 2015, KPU Kabupaten Kebumen mengajukan anggaran Rp 26,3 miliar melalui APBD. Jumlah ini lebih tinggi daripada pengajuan sebelumnya sebesar Rp 25 miliar.

ARIS ANDRIANTO



Baca juga:
Presentasi Jokowi di APEC Memukau, Apa Resepnya ?
Di Kawalmenteri.org, Menteri Puan Direspons Negatif
Skype Bakal Gantikan Lync di Office 365
Kata GP Ansor Soal Pembubaran FPI
Daftar Kekerasan FPI di Lima Provinsi







Advertising
Advertising

Berita terkait

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Baca Selengkapnya

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.

Baca Selengkapnya

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

21 Agustus 2017

Pilkada Tangerang 2018, KPU Gunakan Kotak Suara Aluminium Bekas

KPU Tangerang akan memanfaatkan kotak suara kaleng aluminium bekas pemilihan Gubernur Banten 2017 untuk pilkada serentak pada 2018.

Baca Selengkapnya