Polisi Siap Beri Data Pelanggaran FPI

Reporter

Selasa, 11 November 2014 17:32 WIB

Petugas kepolisian menunjukan barang bukti sebuah samurai yang merupakan milik anggota Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, 3 Oktober 2014. Mereka menuntut Ahok untuk mundur menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, menyatakan siap membantu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam. (FPI). (Baca: Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar?).

Menurut Badrodin, kepolisian akan menyerahkan data-data tentang berbagai jenis pelanggaran hukum yang pernah dilakukan FPI. "Kalau Kemenkum HAM minta, kami akan berikan," katanya usai menghadiri diskusi revolusi mental di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa, 11 November 2014.

Badrodin mengatakan, data tentang kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan FPI cukup lengkap. "Pelanggaran-pelangaran yang ditangani bukan hanya sekarang, tapi yang dulu juga ada," ujarnya.

Surat rekomendasi pembubabaran FPI, hari ini, Selasa, 11 November 2014, telah dikirimkan oleh Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Surat dikirimkan kepada sejumlah instansi. (Baca: Banyak Kerjaan, Ahok Males Ngomongin FPI).

Selain ke Kemenkum HAM, surat ini juga ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Seorang pegawai tata usaha Kemenkum HAM, Nur Ilham, mengatakan surat Ahok bernomor 2513/-072.25 tanggal 11 November 2014 itu sudah diterima instansinya. "Suratnya sudah sampai pukul 12.20 WIB," ucap dia. (Baca: Ahok: FPI Tak Cerminkan Islam Rahmatan lil alamin).

Dalam surat itu diuraikan empat poin yang menjadi alasan perlunya dilakukan pembubaran terhadap FPI. Di antaranya FPI dinilai sering melakukan tindakan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian serta menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kecametan lalu lintas. Menurut Aohk, tindakan-tindakan itu telah melanggar konstitusi.

SINGGIH SOARES | ERWAN HERMAWAN | DEVY ERNIS

Berita Terpopuler:

Jokowi Jadi Primadona di APEC
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia



Berita terkait

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

14 September 2022

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

18 Agustus 2022

Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.

Baca Selengkapnya

Surat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab

13 Februari 2021

Surat Bahar bin Smith untuk Rizieq Shihab

Surat dengan tulisan tangan itu dikirim Bahar bin Smith dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Gunung Sindur.

Baca Selengkapnya

Eks Dirjen Otda Kritik Pemanggilan Anies oleh Polda: Harus Atas Izin Jokowi

22 November 2020

Eks Dirjen Otda Kritik Pemanggilan Anies oleh Polda: Harus Atas Izin Jokowi

Djohermansyah mengatakan pemanggilan gubernur seharusnya atas izin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

23 Desember 2019

Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

Tarik ulur izin FPI itu membuat Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya tak lagi peduli ihwal perpanjangan izin SKT.

Baca Selengkapnya

Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

2 Desember 2019

Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

Jokowi enggan menanggapi SKT FPI.

Baca Selengkapnya

Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

1 Desember 2019

Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

Juru Bicara FPI mempersoalkan tak kunjung dikeluarkannya izin perpanjangan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca Selengkapnya

Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

28 November 2019

Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait FPI.

Baca Selengkapnya

PKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama, karena Rizieq Shihab?

16 November 2019

PKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama, karena Rizieq Shihab?

PKS berniat mengusulkan dibentuknya Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol-simbol Agama. Tak hanya untuk Islam.

Baca Selengkapnya

Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

10 Oktober 2019

Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman kini kembali dijadikan tersangka

Baca Selengkapnya