Wakil Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo berorasi dalam demo menolak kenaikan harga BBM di Balai Kota Surakarta, Selasa (27/3). TEMPO/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta, Jawa Tengah, F.X. Hadi Rudyatmo meminta pemerintah menunda rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia bahkan mengancam bakal menggelar aksi jika rencana itu jadi direalisasikan pada November ini. (Baca: Eks Wakil Jokowi Siap Demo Tolak Kenaikan BBM)
Rudyatmo mengatakan pengurangan subsidi BBM bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi beban anggaran negara di bidang energi. "Pemerintah harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir," katanya, Kamis, 6 November 2014. (Baca: PKB Dukung Pemerintah Alihkan Subsidi BBM)
Menurut dia, pengurangan subsidi tidak akan menyelesaikan persoalan jika mafia minyak dan gas tetap masih berkeliaran. "Pemberantasan mafia minyak juga menjadi janji kampanye pemerintah baru," katanya. (Baca: Menteri Sofyan Pastikan HargaBBM Naik Bulan Ini)
Dia meminta pemerintah bisa merealisasikan janji tersebut. "Pemberian subsidi kepada rakyat tidak akan membuat negara bangkrut," katanya. Beban keuangan negara justru banyak terkuras akibat segelintir orang yang memainkan harga minyak serta ulah para penyelundup.
Rudyatmo juga mengancam bakal menggelar aksi protes jika pemerintah tetap berkukuh menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. "Saya siap untuk memimpin aksi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta tersebut. Dia yakin bahwa kebijakan tersebut bakal menyengsarakan masyarakat kecil.
Dua tahun lalu, Rudyatmo juga sempat memimpin unjuk rasa menolak rencana pengurangan subsidi BBM. Saat itu dia masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta mendampingi Joko Widodo yang menjabat sebagai wali kota.
Menurut Rudyatmo, penolakan terhadap rencana itu merupakan sikap kader partai yang konsisten. Menurutnya, PDIP telah membuat buku putih yang berisi alasan partai dalam menolak kebijakan pencabutan subsidi BBM. "Kami tetap berpegang teguh pada sikap ini," katanya.
Pengurangan subsidi baru bisa dipertimbangkan lagi jika semua mafia minyak sudah bisa diberantas habis. "Hitung-hitungan subsidinya pasti berbeda dibanding sekarang," katanya. Dia menduga membengkaknya nilai subsidi disebabkan permainan para mafia minyak.
