Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo untuk duduk bersama guna membicarakan Kartu Indonesia Sehat. Kartu ini sudah diluncurkan pada Senin, 3 November 2014. (Baca: KIS dengan JKN Sama tapi Beda, Ini Penjelasannya)
"Kalau tidak mengajak anggota Dewan, bisa ilegal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 5 November 2014. Jokowi diminta menjelaskan detail program Kartu Indonesia Sehat, termasuk tender pengadaan kartu tersebut. (Baca: Siswa DKI Harus Pilih KJP Atau KIP)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menghargai niat baik Jokowi yang meluncurkan Kartu Indonesia Pintar. Namun, dia menilai langkah tersebut masih cacat prosedural karena tidak melibatkan Dewan. "Iktikad baik tidak cukup. Legal prosedural harus dipenuhi," ujarnya. Dia khawatir, jika Jokowi tidak segera bertemu dengan Dewan, program tersebut akan dimanfaatkan. (Baca: BPJS : Kartu Indonesia Sehat Hanya Brand Baru)
Besaran dana Kartu Indonesia Pintar untuk tiap tingkatan berbeda. Siswa sekolah dasar memperoleh Rp 225 ribu, siswa sekolah menengah pertama Rp 375 ribu, dan siswa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan mendapat Rp 500 ribu. Dana akan didistribusikan tiap semester. (Baca juga: Petani di Malang Dilindungi Asuransi Jiwa)
