Konflik yang menerpa PPP makin meruncing. Manuver yang dilakukan kubu Sekjen Romahurmuziy dinilai membuat situasi internal partai berlambang ka'bah itu makin tidak kondusif. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO,Padang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar VIII di Surabaya, Romahurmuziy alias Romi, melakukan konsolidasi hasil muktamar dalam Rapat Pimpinan Wilayah III PPP Sumatera Barat di Padang, Selasa, 4 November 2014. (Baca: PPP Kubu Romahurmuziy Gerilya ke Daerah)
"Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada 28 Oktober 2014, hanya ada satu PPP," ujar Romi. Dia mengklaim, DPW PPP Sumatera Barat dan seluruh DPC di provinsi itu menerima hasil Muktamar VIII di Surabaya. "Maka Muktamar Surabaya menjadi satu-satunya muktamar yang sah menurut konstitusi, baik berdasarkan anggaran dasar partai dan undang-undang." Dengan begitu, tak ada lagi dualisme kepemimpinan di kubu PPP. (Baca: Konflik PPP, Romi dan Djan Sama-sama Ajak Islah)
Menurut Romi, muktamar di Surabaya telah diakui 31 DPW di Indonesia. Hingga saat ini, yang belum mengakui hanya tinggal dua DPW. Namun Romi engggan menyebutkan dua DPW itu. Romi mengaku masih berusaha meyakinkan DPW yang belum memberikan pengakuan. "Kita masih coba merangkul. Mereka tak mengakui karena ketidaktahuan."
Sebanyak 18 DPC PPP di Sumatera Barat membuat surat pernyataan. Surat itu berisi pengakuan tunduk terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.07.11.01 Tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat PPP tertanggal 28 Oktober 2014. Mereka juga menyepakati seluruh hasil Muktamar VIII PPP pada 15-17 Oktober 2014 di Surabaya. (Baca: Sahkan PPP Kubu Romy, Refly Kritik Menkumham)
DPC PPP Bukitinggi menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Sebab, mereka masih menunggu kepastian hukum lantaran keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang legalitas PPP versi Muktamar Surabaya sedang digugat PPP kubu Suryadharma Ali. "Kami menunggu hasil sidang PTUN," ujar Sekretaris DPC PPP Bukittinggi Tasmijon.
Tasmijon membantah mendukung muktamar versi Suryadharma Ali. "Kita tidak berada di kelompok sebelah. Tak ada yang menunggangi," ujarnya.
