Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, berfoto bersama dengan sejumlah menteri usai pengumuman 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri rekam jejak para kandidat menterinya. Kendati demikian, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan KPK tidak bisa menjamin nama-nama menteri yang diumumkan Jokowi itu bersih dari dugaan kasus korupsi. (Baca: Menteri Jokowi Tak Sepenuhnya Bersih)
"Sejak awal KPK tidak pernah menjamin orang yang tidak punya catatan pun tidak akan korupsi ketika menjabat sebagai menteri," ujar Johan di kantornya, Senin, 27 Oktober 2014. Musababnya, kata Johan, ketika seseorang diberi kekuasaan, maka bisa saja menjadi lupa. Ini juga berlaku terhadap calon menteri yang diberi catatan dan dipilih menjadi menteri. Menurut Johan, tidak ada jaminan 100 persen orang itu akan korupsi.
"Kami di KPK tidak bisa menjamin (kabinet Jokowi bersih). Bagaimana bisa menjamin? Kalau ada apa-apa, (nanti) KPK tidak bisa menangkap, dong," ujar Johan. (Baca: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)
Beberapa waktu lalu KPK sudah menyerahkan 43 nama calon menteri yang diminta untuk ditelisik rekam jejaknya. Dari hasil penelisikan, KPK memberi label merah, kuning, dan biru. Merah, kata Johan, berarti orang itu mempunyai banyak catatan. Sedangkan kuning lebih sedikit catatannya dan biru tidak memiliki catatan.
Dari ke-43 nama tersebut, Johan mengaku tidak tahu siapa saja yang dipilih menjadi menteri tetapi memiliki catatan merah. Menurut dia, hanya pimpinan KPK yang mengetahui hasil penelusuran yang telah diberikan ke Jokowi itu. "Tidak di-sharing pada kami di struktural."
Karena sudah menyampaikan hasil penelusuran ke Jokowi, Johan menegaskan tugas KPK sudah selesai. Tinggal selanjutnya menjadi hak prerogratif presiden untuk memilih mana kandidat yang akan diangkat menjadi menteri.
