Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 27 Oktober 2014 09:37 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, berfoto bersama dengan sejumlah menteri usai pengumuman 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 menteri pada Kabinet Kerja. Dari jumlah itu, sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik dan 20 menteri dari kalangan profesional. (Baca: Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri)

Menteri dari partai politik tak mencapai proporsi yang dijanjikan Jokowi, yaitu 16 posisi. Jokowi menunjuk 14 menteri dari partai politik. PDIP dan PKB mendapatkan jatah empat menteri. Partai Nasdem memperoleh tiga pos kementerian. Hanura menempatkan dua menteri dan PPP hanya satu menteri. Berikut rinciannya:

Menteri dari PDI Perjuangan:
1. Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri.
3. Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.
4. A.A. Gusti Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UMKM.

Menteri dari PKB:
5. Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial .
6. Marwan Jafar sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
8. Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Menteri dari Partai NasDem:
9. Tedjo Edi Purdjiatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
10. Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Ferry Musyidan Baldan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Menteri dari Partai Hanura:
12. Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian.

Menteri dari PPP:
14. Lukman Hakim Syaifuddin sebagai Menteri Agama.

Selanjutnya: Menteri dari profesional dan latar belakangnya

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya