Mantan KSAD Jend TNI (purn) Ryamizard Ryacudu. ANTARA/Feny Selly
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mempertanyakan mengapa isu dugaan keterlibatannya dengan kasus hak asasi manusia baru dipertanyakan sekarang atau saat ia dicalonkan jadi menteri.
"Karier saya selama 35 tahun, lalu pensiun. Tapi mengapa pas jadi Menhan baru sekarang ditanyakan soal itu. Menjadi tanda tanya mengapa baru sekarang," kata Ryamizard seusai perkenalan anggota Kabinet Kerja di halaman Istana Merdeka, Ahad, 26 Oktober 2014.(Baca: Jokowi-JK Disesalkan Pilih Ryamizard Jadi Menhan)
Ia memilih fokus pada tugas barunya sebagai Menteri Pertahanan. Menurut dia, Kementerian Pertahanan harus lebih solid dan lebih tangguh. Misalnya dengan membeli alat-alat pertahanan modern. Ryamizard menegaskan sumber daya juga harus profesional. "Percuma beli alutsista tapi awak tidak profesional," katanya.
Ryamizard menilai pertahanan mencapai darat, laut, dan udara, baik fisik maupun non-fisik. "Seluruh komponen harus saling dukung," katanya. Mengenai kaitan antara pertahanan dan maritim yang merupakan fokus program Jokowi, Ryamizard mengatakan dua aspek itu harus saling dukung. "Maritim mendukung pertahanan dan sebaliknya," katanya. (Baca:Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM)
Jokowi mengaku memilih Ryamizard karena merupakan sosok militer yang merupakan pemikir demokratis dan loyal. "Beliau juga pernah menjadi Kasad. Saya minta beliau untuk menjaga kebijakan pertahanan kita," katanya.
