Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, berfoto bersama dengan sejumlah menteri usai pengumuman 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Yogyakarta:Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, berpendapat masuknya figur menteri yang dianggap memiliki rekam jejak bermasalah di Kabinet Kerja menambah beban pemerintahan baru. Beban itu terutama harus ditanggung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kalau ada yang tersangkut kasus hukum, Presiden harus siap bertanggungjawab," kata Oce saat dihubungi oleh Tempo pada Ahad petang, 26 Oktober 2014.
Menurut Oce, Jokowi perlu bersiap untuk mengemban resiko dengan memasukkan sejumlah politisi yang rekam jejaknya bermasalah di Kabinet Kerja. Oce menyarankan Jokowi mengantisipasi resiko itu dengan membuat peranti anti rasuah di kabinet. "Pertama, Jokowi harus mewajibkan semua politisi di kabinet melepas jabatannya di partai politik," kata Oce. (Baca:ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai)
Dengan adanya kewajiban ini bisa mencegah menteri-menteri dari kalangan politisi mudah terjebak dengan konflik kepentingan. Pelepasan jabatan seorang menteri di partai politik, juga bisa mengurangi resiko munculnya kebijakan atau tindak rasuah yang menguntungkan partainya. "Banyaknya menteri di masa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang terjerat kasus korupsi merupakan pelajaran penting bagi Jokowi," ujarnya.
Oce menambahkan Jokowi juga bisa menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan melarang menteri dari kalangan pengusaha berhati-hati mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan korporasi rekanannya. Cara ini, menurut Oce, akan meminimalisir kalangan pengusaha yang masuk dalam kabinet bermain-main untuk menguntungkan jaringan bisnisnya. "Misalnya, melarang mereka melakukan praktik favoritisme (pilih kasih) dalam menerapkan kebijakan," jelasnya.(Baca:Kabinet Jokowi, Jatah Profesional Non-Partai Ditambah)
Fakta masuknya sejumlah figur menteri, yang sebelumnya diduga menerima label kuning dan merah, juga bisa menjadi catatan penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oce mendesak komisi anti rasuah segera melanjutkan penanganan sejumlah kasus yang berkaitan dengan rekam jejak beberapa figur menteri di masa lalu.
Menurut Oce, dengan cara begitu, KPK tidak berhenti melakukan pencegahan korupsi hanya pada pemberian label merah dan kuning ke figur calon menteri di Kabinet Kerja. KPK, dia melanjutkan, perlu bergerak maju untuk membersihkan kabinet. "Sekaligus bisa meringankan beban presiden." (Baca:Cara Presiden Jokowi Memilih Menteri) ADDI MAWAHIBUN IDHOM
