TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan tak akan melakukan kocok ulang untuk memilih pimpinan alat-alat kelengkapan DPRD Jawa Tengah. Kocok ulang tersebut diminta partai-partai yang tergabung dalam koalisi pro-Prabowo di Jawa Tengah.
Posisi pimpinan alat kelengkapan, dari komisi, badan legislasi, badan kehormatan, hingga badan kehormatan di DPRD Jawa Tengah, disapu bersih fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pro-Jokowi. Mereka adalah PDIP, PKB, dan NasDem. Kubu ini bisa menang gara-gara mendapat tambahan kursi dari PPP dan Partai Demokrat yang biasanya ikut dalam koalisi pro-Prabowo.
Karena tak puas atas proses pemilihan, para anggota koalisi pro-Prabowo memprotes dan melakukan walk-out dalam sidang paripurna pemilihan alat kelengkapan pada Rabu lalu. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, berpendapat sidang paripurna belum sah. Gerindra menegaskan paripurna tak sah sehingga alat kelengkapan DPRD belum terbentuk. “Apakah kuorum untuk melanggar aturan?” kata Sriyanto.
Ia pun meminta agar dilakukan sidang paripurna ulang untuk memilih pimpinan alat kelengkapan DPRD. Saat ditanya apa saja pimpinan komisi yang diincar Gerindra, Sriyanto berkilah tidak mengincar posisi apa-apa.
Rukma menegaskan sidang paripurna untuk memilih alat kelengkapan DPRD sudah sah. Keputusan ini pun tak bisa dianulir. Soal putusan itu akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Rukma mempersilakannya.
Kata Rukma, saat ini yang terpenting adalah fraksi-fraksi menyetorkan nama untuk masuk ke alat kelengkapan DPRD. Sambil menunggu putusan PTUN, semua nama anggota fraksi harus masuk dalam alat kelengkapan DPRD. Rukma menyatakan siap menaati apa pun keputusan PTUN. “Kalau PTUN putusannya disuruh mengganti, ya, kita ganti,” kata Rukma.
