TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang diduga pernah melanggar hak asasi manusia. Bahkan beberapa di antaranya menjadi kandidat calon menteri. Salah satunya Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat.

"Wiranto diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998," kata Natalius saat dihubungi, Sabtu, 25 Oktober 2014. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Wiranto sama dengan Prabowo Subianto. Wiranto, kata dia, sudah pernah dipanggil Komnas HAM untuk memberi keterangan ihwal dugaan itu, namun mangkir.
‎
Jika terduga pelanggar HAM masuk dalam kabinet Jokowi, kata Natalius, citra masyarakat Indonesia akan tercoreng di dunia internasional. "Ini demi NKRI, jangan sampai pengambil keputusan merupakan orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM," katanya. Apalagi, Indonesia sudah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.
‎
Natalius menyayangkan tak adanya pelibatan Komnas HAM dalam pembentukan kabinet Jokowi. Komnas HAM, kata dia, sudah pernah mengirimkan surat tentang hal tersebut, namun tak mendapat tanggapan. Komas HAM juga berencana terus mendorong Presiden Jokowi agar membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Wiranto dan Ryamizard Ryacudu dikabarkan menjadi salah satu calon pembantu Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Wiranto digadang-gadang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Ryamizard, bekas Kepala Staf Angkatan Darat, diduga akan menjabat Menteri Pertahanan.‎ Selain dua nama tersebut, nama mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara Asad Said Ali juga belakangan dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri.

Ihwal Ryamizard Ryacudu dan Asad Ali, Natalius mengatakan kedua calon menteri itu memang tak mendapat catatan khusus dari Komnas HAM. Namun mereka dianggap kurang layak masuk dalam kabinet karena, saat menjabat, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. "Memang dugaan keterlibatan langsung belum ada, namun saat itu mereka masih menjabat sebagai penyelenggara negara, jadi tak layak."

FAIZ NASHRILLAH‎

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi
Presiden Jokowi dan Istananya yang Tak Ramah
Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi
Tersangka Suap Ceramahi Jokowi Soal Izin KPK