Presiden PKS Anis Matta, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. Mekanisme pemilihan kepala daerah akhirnya diubah dari secara langsung menjadi lewat DPRD. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid membantah partainya tak pernah diajak berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Selama ini Jokowi memang tak terlihat menggelar pertemuan dengan PKS. (Baca: Soal Kabinet, Fahri PKS: Jokowi Jangan Langgar UU)
Dalam sepekan terakhir, Jokowi sudah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah ketua umum partai pendukungnya. Di antaranya adalah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. (Baca: PKS Belum Terima Undangan Rapat Pengunduran Diri Jokowi)
Menurut Hidayat, Jokowi juga sudah bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. Namun pertemuan itu memang tak terendus media. "Buat apa saya gembar-gemborkan ke media," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jumat, 24 Oktober 2014. "Jokowi juga menemui (Ketua Majelis Syuro) Ustad Hilmi Aminuddin."
Dalam pertemuan tersebut, kata Hidayat, Jokowi nyaman berbincang-bincang dengan kader PKS, termasuk dirinya. Dalam pelantikan Jokowi sebagai presiden pun, seluruh anggota Fraksi PKS hadir. "Jadi, kalau ada isu penjegalan dari PKS adalah omong kosong," kata Hidayat.
Ia juga merasa tak ada dendam karena kalah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. "Bahkan saya yang menandatangani SK pengangkatan Jokowi."
PKS selama ini bergabung dengan partai pendukung Prabowo. PKS berulang kali menyatakan siap menjadi partai oposisi di luar pemerintahan. Dalam perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu pun, terjadi persaingan yang cukup ketat antara PKS dengan PDI Perjuangan. PKS mendukung Fauzi Bowo sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, tetapi kalah oleh Jokowi yang dijagokan PDIP.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
16 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
