TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dalam memberikan rekomendasi terhadap rekam jejak para calon menteri untuk kabinet 2014-2019. Menanggapi masalah ini, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan lembaganya tidak merasa dianaktirikan oleh Jokowi. (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi.)

"Saya kira sudah dijawab bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi tidak ada anak tiri atau sulung," kata Sutarman di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Oktober 2014.

Pekan lalu, Tim Transisi Jokowi-Kalla menyerahkan 43 nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Kedua lembaga itu diminta untuk mencari tahu rekam jejak para kandidat tersebut. (Baca: Lagi, Jokowi-JK Bahas Kabinet di Istana.)

Hasilnya, KPK memberikan warna merah, kuning, dan kuning muda kepada sejumlah kandidat. Komisi antirasuah itu pun meminta Jokowi mengikuti rekomendasi tersebut. Namun belum diketahui siapa saja yang mendapat warna merah, kuning, dan kuning muda.

Sutarman mengatakan Jokowi memiliki hak prerogatif meminta bantuan KPK dan PPATK dalam mencari tahu rekam jejak calon menterinya. "Jadi, sekali lagi, tidak perlu ada anak tiri atau sulung," ucap mantan ajudan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

SINGGIH SOARES

Berita terpopuler lainnya:
Naik Taksi, Putri Jokowi Akhirnya Ikuti Tes CPNS
Pesawat Australia Mendarat karena Diancam Ditembak
Dalam Hitungan Jam, ISIS Perkosa Wanita Yazidi 30 Kali