Fraksi NasDem Tolak Hadiri Paripurna DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 22 Oktober 2014 15:42 WIB

Megawati Soekarnoputri bersama Capres PDIP Jokowi Widodo, Puan Maharani, Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar (kiri), saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai NasDem menolak menghadiri sidang paripurna lanjutan penentuan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami baru dapat undangan sekitar pukul 13.00 WIB dan mengambil sikap untuk tidak menghadiri," ujar Johnny G. Plate, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem pada Rabu, 22 Oktober 2014. Sidang lanjutan akan dilangsungkan pada hari yang sama pukul 16.00. (Baca: Hari Ini DPR Bagi-bagi Kursi Ketua Komisi)

Sidang penentuan sebelumnya yang dilangsungkan pada Selasa lalu tidak bisa dilanjutkan karena masih ada lima fraksi yang belum menyerahkan nama. Fraksi-fraksi partai yang tergabung dalam koalisi pro-Jokowi meminta penentuan alat kelengkapan ditunggu hingga Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinetnya. Sikap ini pula yang mendasari Fraksi NasDem untuk tidak mengikuti rapat.

"Kami meminta kepada Saudara Ketua Dewan untuk menunggu satu-dua hari lagi hingga Pak Jokowi mengumumkan kabinetnya dan kawan-kawan akan menyerahkan nama," kata Johnny. (Baca: Di DPR, Golkar Incar Komisi-komisi Ini)

Menurut Johny, Pasal 271 Tata Tertib DPR yang mengatur penyerahan dibatasi dalam 1 x 24 jam tidak ada sangkut-pautnya dengan penyerahan nama. "Itu cuma pengaturan mekanisme rapat saja," kata Johnny.

Juru bicara Fraksi NasDem, Zulfan Lindan, menegaskan bahwa penolakan penyerahan nama ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kisruh perebutan pemimpin alat kelengkapan. Mereka menunggu Jokowi mengumumkan kabinet agar bisa disesuaikan dengan komisi-komisi di Dewan. "NasDem tidak ada sangkut-pautnya dengan jabatan," tutur Zulfan.

URSULA FLORENE SONIA







Baca juga:
ManCity Ditahan Imbang CSKA Moscow, Kompany Kecewa
Jurnalis AS Ini Dinyatakan Bebas dari Ebola
Indonesia Terpilih Lagi Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Hari Ini, Ahok Gelar Acara Pelepasan Jokowi

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya