Presiden Jokowi (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla tertawa saat memasuki Istana Negara di Jakarta, 20 Oktober 2014. Presiden belum mengenakan pecinya dan JK belum memakai dasi. AP/Tatan Syuflana
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemungkinan besar calon menteri yang diberi label merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak masuk dalam kabinetnya. "Demi kebaikan semuanya, kebaikan pemerintah dan rakyat," kata JK di Istana Wakil Presiden, Rabu, 22 Oktober 2014. (Baca: Pelindo II Siapkan Acara Pengumuman Kabinet Jokowi)
Jokowi-JK menyetor 43 nama calon menteri ke KPK serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan pekan lalu. Kebijakan itu diambil untuk mengetahui latar belakang para pembantu presiden itu. Dari penelusuran dua lembaga itu, sebagian calon menteri diduga kuat bermasalah. Mereka diberi label merah dan kuning oleh KPK. (Baca: JK: Pengumuman Kabinet di Istana Negara)
JK mengatakan dia dan Jokowi harus memperhatikan rekomendasi komisi antirasuah. Sebab, dia dan Jokowi sudah terikat janji dengan publik, akan menciptakan kabinet yang bersih dari dugaan korupsi. "Mereka harus berasal dari orang-orang yang kredibel," ujarnya. (Baca: Presiden yang Tercepat dan Terlama Umumkan Kabinet)
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu tak menampik bahwa rekomendasi KPK dan PPATK membuat Jokowi lambat mengumumkan kabinetnya. JK mengaku sangat berhati-hati karena calon menteri akan menjadi ujung tombak dari presiden ke rakyat selama lima tahun ke depan. "Kami bakal mengumumkan satu-dua hari ke depan." (Baca: R.J. Lino Pilih Urus Pelindo Ketimbang Jadi Menteri)
JK kembali menegaskan bahwa calon menteri harus bersih, ahli, memiliki jiwa kepemimpinan, serta berpengalaman. Di sisi lain, kabinetnya juga harus meletakkan kesetaraan baik wilayah, agama, dan gender. Ia menampik calon menteri dari kalangan partai yang paling banyak bermasalah. "Memilih yang profesional dan dari partai sama saja." (Baca: 4 Kriteria Terlarang Calon Menteri Jokowi ala ICW)
