TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie bersyukur kader partainya bisa menguasai posisi pimpinan di parlemen. Kader Golkar yang menempati posisi strategis di DPR dan MPR adalah Setya Novanto yang menjadi Ketua DPR dan Mahyudin, Wakil Ketua MPR.
Menurut dia, kedudukan itu akan mempermudah rencana koalisi pro-Prabowo untuk segera merevisi 122 undang-undang dan mengamandemen UUD 1945. "Alhamdulillah, kami di parlemen bisa memegang beberapa posisi pimpinan. Semoga ini bisa lebih baik ke depannya," kata Ical di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin, 20 Oktober 2014. "Golkar akan berjuang terus."
Menurut dia, dari parlemenlah semua gagasan dan visi untuk mengamandemen UUD 1945 dan mengkaji 122 UU bisa tercapai. Ical menuturkan ada 122 UU yang tidak sesuai dengan mukadimah UUD 1945. Ical mencontohkan UU Minerba yang isinya, antara lain, lebih berpihak pada pengelolaan asing dalam sektor sumber daya alam.
Nantinya, ujar Ical, proses amandemen UUD 1945 akan segera dilakukan dan 122 UU dikaji agar sesuai dengan konstitusi. "Golkar sekarang akan menjadi ujung tombak dari koalisi untuk mengembalikan suatu kehidupan ke arah demokrasi Pancasila," tuturnya.
