Koalisi Jokowi Diminta Tenang Soal Komisi DPR  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 21 Oktober 2014 10:46 WIB

Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Terpilih Jokowi usai pertemuan di Jakarta, 17 Oktober 2014. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Golongan Karya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Firman Subagyo, berpesan kepada koalisi pro-Jokowi agar tidak mengkhawatirkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR.

"Terutama adaya ketakutan bahwa mereka tidak mendapatkan jatah ketua komisi di DPR," kata Firman saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014.

Menurut Firman, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat pastinya akan mempertimbangkan representasi setiap partai politik di parlemen. Artinya, kata Firman, setiap partai politik berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. (Baca: Gerindra Siap Bagi Ketua Komisi ke Koalisi Jokowi )

"Jadi, setiap partai politik di DPR bisa dapat alokasi sebagai pimpinan alat kelengkapan," ujarnya. "Oleh karena itu, dalam pemilihan nanti tentunya kami menginginkan adanya konsep seperti itu."

Firman mengatakan kesepakatan koalisi pro-Prabowo ihwal jatah kursi pimpinan komisi belum final. Karena, menurut dia, urusan pemilihan pimpinan komisi akan diputuskan dalam rapat paripurna dan diharapkan melalui mekanisme musyawarah-mufakat.

"Kalau Golkar sangat rasional. Posisi pimpinan alat kelengkapan DPR harus mencerminkan kebersamaan." (Baca: Teka-teki Pengumuman Kabinet Jokowi)

Sebelumnya, koalisi pro-Jokowi khawatir terhadap koalisi pro-Prabowo yang berencana menyapu bersih kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Musababnya, koalisi pro-Prabowo lebih mendominasi kekuatan di DPR.

Koalisi pro-Jokowi hanya memperoleh 207 dari 560 kursi di DPR. Jokowi didukung empat partai yakni PDI Perjuangan dengan 109 kursi, Partai NasDem 35 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. Jumlah ini belum ditambah kursi Partai Persatuan Pembangunan, yang disebut bakal merapat ke koalisi pro-Jokowi. Sedangkan koalisi pro-Prabowo kini menguasai 252 kursi. Di luar, ada Partai Demokrat yang mengklaim netral di parlemen.

Kekhawatiran ini muncul setelah koalisi pro-Prabowo berhasil menyapu bersih seluruh posisi pimpinan DPR dan MPR. Firman berharap rapat paripurna pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR yang akan dilaksanakan siang nanti dapat berjalan dengan lancar.

REZA ADITYA








Berita Terpopuler
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku |
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

21 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

1 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya