Simpatisan mengibarkan bendera Partai Persatuan Pembangunan saat kampanye partai bernomor urut 24, di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Rabu (18/3). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Yogyakarta - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta kaget mendengar kabar Sekretaris Jenderal Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2014-2019. Pemilihan dilakukan dalam Muktamar PPP di Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2014.
"Oh, sudah diputuskan, ya? Dari mana kabarnya?" ujar Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Yogyakarta Fauzi Noor Afshochi saat dihubungi, Kamis malam, 16 Oktober 2014. (Baca: Romy Resmi Jadi Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya)
Perkembangan Muktamar PPP di Surabaya rupanya tak terlalu dipantau sejumlah pengurus di Kota Yogyakarta. Setelah Dewan Pimpinan Wilayah PPP DIY, melalui ketuanya, Syukri Fadholi, mengumumkan awal pekan ini bahwa Muktamar PPP kubu Romi ilegal, tak ada pengurus kabupaten/kota DIY yang berani menentang atau nekat berangkat ke Surabaya. (Berita lain: Jokowi Tiga Kali Jadi Sampul Majalah Internasional)
"Kami akan segera menggelar rapat besar dengan DPW dan DPC kabupaten/kota besok, untuk memastikan keputusan itu benar sah atau klaim saja," ujar anggota DPRD Kota Yogya itu. (Berita lain: Pelantikan Jokowi, Ada Makanan Gratis untuk Rakyat)
PPP Kota Yogya yang sebelumnya bersikukuh bertahan di Koalisi Merah Putih, meski partai pindah ke koalisi pro-Jokowi, akhirnya memilih menunggu instruksi DPW. "Apa pun keputusannya, kami nurut DPW, termasuk soal koalisi," kata Fauzi. Ia berdalih PPP Yogya tunduk pada Mahkamah dan Majelis Syariah PPP.
Menurut Ketua DPC PPP Kota Yogya Fachruddin, PPP DIY memboikot muktamar kubu Romahurmuziy dan Suryadharma karena tidak ada undangan yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak. "Kalau tidak bisa islah, kami mengusulkan Mahkamah PPP ambil alih menggelar muktamar," katanya.
