Sejumlah anggota Angkatan Muda Ka`bah berjaga di depan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro No 60, Menteng, Jakarta, 16 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk tidak hadir di Muktamar VIII PPP di Surabaya 15-18 Oktober 2014. Namun demikian, pengurus daerah tetap memantau pelaksanaan pertemuan tersebut. (Baca: Mahkamah PPP Putuskan Dua Muktamar Tidak Sah)
"Kami tetap berkomunikasi dengan kader yang datang ke sana," kata anggota Fraksi PPP DPRD Kota Yogyakarta Hasan Widagdo kepada Tempo, Rabu, 15 Oktober 2014. (Baca: Muktamar PPP, Kubu Romy Klaim Didukung Mayoritas)
PPP Kota DIY berharap masih terbuka ruang islah antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. "Kami menunggu perkembangan, semoga ada ruang islah."
Hasan menjelaskan DPW PPP DIY telah menginstruksikan seluruh DPC PPP Kabupaten dan Kota Yogyakarta memboikot muktamar kubu Romahurmuziy. PPP DIY sebelumnya menyatakan akan memenuhi undangan muktamar bila undangan disampaikan dengan tanda tangan dua pihak yang berseteru, yakni SDA dan Romahurmuziy. (Baca: Mahkamah PPP Putuskan Dua Muktamar Tidak Sah)
Aturan tingkat daerah itu ditaati untuk mengantisipasi perpecahan di tingkat elite tak menjalar ke daerah. "Jika melanggar instruksi, ancamannya bisa fatal," kata Hasan. Bila pelanggar adalah anggota Dewan, akan diusulkan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW). Jika pelanggar merupakan pengurus organisasi akan diberi sanksi pemecatan.
Hasan mengaku tak mengetahui apakah instruksi itu dijalankan semua kader PPP di DIY. Sebab diakui, sebelum muktamar, tak hanya kubu SDA yang intens melakukan pendekatan ke DPC di Yogya, tapi juga kubu Romahurmuziy. "Di daerah, kan, ada forum sekretaris DPC/DPW. Bisa jadi tetap ada yang berangkat, kami tak tahu."
Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gunung Kidul DIY Muhammad Aziz mengatakan undangan muktamar Surabaya telah disebarkan kubu Romi. Undangan ditujukan kepada ketua dan sekretaris DPC. Biaya akomodasi, pengurus daerah diminta menanggung terlebih dulu. "Nanti diganti di Surabaya," kata Aziz. Aziz sendiri mengikuti instruksi DPW dengan tidak berangkat ke Surabaya.
