Ketua Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (ketiga kiri) mengangkat tangan bersama perwakilan pimpinan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) usai tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, lantai 15 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya menentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Emron Pangkapi, mengklaim perhelatan muktamar di Surabaya bakal dihadiri lebih dari dua per tiga pemilik suara partai. "Muktamar Surabaya memiliki legitimasi dari sisi pengambilan keputusan," kata Emron ketika dihubungi, Rabu, 15 Oktober 2014.
Emron menjelaskan, mayoritas pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah menyatakan bakal hadir dalam muktamar itu. Dari total 1.135 pemilik suara, sebanyak 986 di antaranya bersedia hadir. "Mereka berasal 26 DPW dan 426 DPC dari seluruh Indonesia."
Dengan jumlah tersebut, Emron yakin muktamar ini memiliki legitimasi dari sisi pengambilan keputusan. Aturan rumah tangga PPP, kata Emron, menyebutkan muktamar hanya bisa dikatakan sah jika dihadiri lebih dari dua per tiga pemilik suara. "Yang akan diakui adalah muktamar yang memenuhi syarat." (Baca: Mahkamah PPP Putuskan Dua Muktamar Tidak Sah )
Muktamar di Surabaya dibayangi persoalan legitimasi akibat dualisme kepemimpinan PPP. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy mengagendakan perhelatan tersebut setelah mengetahui rencana Ketua Umum Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta pada tanggal 23-26 Oktober.
Konflik di tubuh partai berlambang Ka'bah ini dipicu oleh pemecatan terhadap Suryadharma Ali. Sikap itu diambil kubu Romahurmuziy lantaran SDA menyandang status tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Namun percik-percik konflik ini sudah terlihat saat SDA mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. (Baca: Antara SDA dan Emron, PPP Yogya Terancam Pecah)
Keputusan SDA dinilai tidak sejalan dengan bursa calon presiden dari PPP yang menominasikan Joko Widodo. Perseteruan ini juga berlanjut di parlemen. Dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, PPP mengajukan calonnya lewat jalur koalisi pro-Joko Widodo.
Upaya penyelesaian konflik sempat ditempuh Mahkamah PPP. Kedua kubu diminta berdamai agar bisa mengagendakan satu forum muktamar. Jika rapat bersama tidak dilaksanakan dalam waktu sepekan, Mahkamah akan membekukan kepengurusan DPP dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Syariah.
Emron mengaku bisa menghormati rekomendasi tersebut. Menurut dia, muktamar di Surabaya tidak semata diadakan untuk menggelar suksesi kepemimpinan dan menentukan arah kebijakan partai. Forum ini sekaligus akan dijadikan ajang islah. "Muktamar ini adalah muktamar islah. Kehadiran SDA adalah mahkotanya," ujarnya.
