Sejumlah Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk-out pada Sidang Paripurna ke-2 Pemilihan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. Aksi ini dilakukan karena merasa tidak sepaham dengan jalannya proses sidang Pemilihan Pimpinan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengatakan perebutan pimpinan komisi di Parlemen sangat penting.
Ini karena pimpinan komisi memiliki wibawa lebih besar serta ruang gerak politik leluasa. Menurut Lucius, pimpinan komisi juga bisa mengatur agenda rapat dengan mitra kerjanya, yaitu kementerian. (Baca: Ketua DPR: Jumlah Komisi Tetap 11)
"Pimpinan komisi bisa mengatur jalannya sidang," kata Lucius saat dihubungi, Selasa, 14 Oktober 2014. "Termasuk membuat kesimpulan."
Pimpinan komisi kini, kata Lucius, menjadi penting setelah kewenangan Badan Anggaran berkurang dalam penentuan proyek pembangunan. Penentuan anggaran di sebuah kementerian hingga sampai satuan tiga kini berada di komisi.
Satuan tiga adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program berdasarkan unit eselon I dan lingkup satuan kerja lingkup kementerian/lembaga negara. (Baca: Bursa Ketua Komisi DPR, Setya: Tak Boleh Egois)
Proses pembahasan detail dari berapa nilai sebuah proyek hingga siapa yang mengerjakan sekarang berada di komisi. "Rebutan 'kuenya' kini ada di komisi," kata Lucius.
Kemarin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan koalisi pro-Prabowo akan memainkan perebutan posisi pimpinan komisi menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Soal ini, rapat pimpinan DPR telah memutuskan jumlah komisi tetap sebelas dan akan dirapatkan besok setelah melalui pembahasan di tingkat fraksi. "Undang-undang bilang sistem pemilihannya dengan paket, ya, kami nerima saja," ujar Fadli.
Siang ini, DPR mengagendakan pemilihan pimpinan komisi di level fraksi lalu ke paripurna langsung.
