TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, mengimbau kepada partai-partai anggota koalisi pro-Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak merasa khawatir kepada niat koalisi pro-Prabowo untuk mendominasi posisi pimpinan di DPR.
Menurut Sebastian, presiden terpilih Joko Widodo cukup berkonsentrasi dengan menunjukkan kinerja berkualitas dan berintegritas. Ini bisa dimulai dengan penyusunan calon menteri di kabinetnya. (Baca: Boediono Sarankan Jokowi Cari Menkeu Konservatif)
"Karena agar seimbang, cari menteri yang prorakyat dan buat kebijakan merakyat saja," ujar Sebastian. Dengan cara ini, Sebastian meyakini hubungan kerja pemerintah dan DPR akan berjalan lancar.
"Nanti dengan sendirinya juga, meski semua alat kelengkapan di DPR dikuasai Koalisi Merah Putih, program Jokowi bisa dimuluskan," tutur Sebastian saat dihubungi, Senin, 13 Oktober 2014. "Jadi, kalaupun kalah di parlemen, Jokowi unggul di sistem kabinet."
Menurut Sebastian, memang ada kemungkinan kondisi di DPR akan menyulitkan pelaksanaan program pembangunan pemerintahan Jokowi. Bahkan, kata Sebastian, pemerintahan Jokowi bisa terkendala. Namun, sebagai langkah antisipasi, Jokowi disarankan mencari calon menteri dengan kapabilitas tinggi dan prorakyat. (Baca: Jokowi Dilantik, Relawan Jokowi-JK Berevolusi)
"Sudah saatnya dinamika politik di DPR yang ingin berkuasa itu didorong ke arah rasional, sandingkan dengan calon menteri yang prorakyat," ujar Sebastian. "Saat ini harus mengandalkan calon menteri untuk mengimbangi dominasi koalisi pro-Prabowo di parlemen."
Sebastian juga mengkritik kebijakan dan keinginan koalisi pro-Prabowo yang ingin merebut seluruh alat kelengkapan DPR. Menurut Sebastian, seharusnya setiap fraksi diberikan jatah untuk mengisi alat kelengkapan itu. "Termasuk fraksi minoritas di parlemen," tutur Sebastian.
REZA ADITYA
Berita Lain
Golkar Gabung Pemerintah,Fadel Kasihan Pada Jokowi
PAN dan PPP Siap Beri Kursi ke Koalisi Jokowi
Perahu TNI AL Terbalik di NTT, Tiga Tewas
Ini Tokoh Dunia yang Pernah Temui Jokowi
Berita terkait
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
18 jam lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
1 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
1 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
4 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
4 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
4 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
5 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
5 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
5 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya