TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha menegaskan, penyelenggaraan Muktamar VIII partai Ka'bah masih simpang-siur.
"Ada dua versi agenda Muktamar VIII, yakni pada 15 Oktober dan 23-26 Oktober 2014," katanya di kantor DPP PPP, Jakarta, Ahad, 12 Oktober 2014.
Muktamar pada 15 Oktober 2014, kata dia, ialah agenda yang dijadwalkan oleh kubu Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy. Sedangkan agenda pada 23-26 Oktober 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, diadakan oleh kubu Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP.
Syaifullah juga menjelaskan, saat ini ada dua tafsir ihwal aturan penyelenggaraan muktamar. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, kata dia, muktamar disebut digelar paling lambat setahun setelah pemerintahan baru terbentuk.
"Makna pemerintahan baru itu masih diperdebatkan, setelah Jokowi dilantik atau menteri kabinet Jokowi dilantik," ujarnya.
Karena itu, dia melanjutkan, Mahkamah PPP akan menjadi kunci untuk menentukan agenda muktamar yang sah.
"Tunggu Kyai Haji Maimun Zubair tiba di Indonesia dari pergi haji pada Selasa, 14 Oktober lusa," katanya.
Menurut dia, keputusan Mahkamah PPP nantinya bersifat final dan mengikat. Sebab, ujar Syaifullah, dalam struktur partai, Mahkamah menempati posisi tertinggi.
"Lebih-lebih orang yang menduduki Mahkamah Partai ialah kader senior yang dihormati dan tak memiliki kesalahan apa pun dalam karier politik," ucapnya.
Perkembangan terakhir, kata dia, Mahkamah sudah menerbitkan putusan sela. Putusan itu menginstruksikan muktamar diselenggarakan sekali saja dan menetapkan posisi Ketua Umum masih dijabat Suryadharma Ali, sedangkan Romahurmuziy menjadi Sekretaris Jenderal.
Adapun calon ketua umum yang disebut bakal menggantikan Suryadharma Ali ada tiga. Pertama, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dari kubu Suryadharma. Kedua, Emron Pangkapi, dan ketiga, Suharso Monoarfa. Keduanya dicalonkan oleh kubu Emron Pangkapi.
RAYMUNDUS RIKANG
