Presiden Belum Akan Ganti Hamid Awaluddin

Reporter

Editor

Senin, 23 Mei 2005 13:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum akan mengganti Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin meski pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak meminta Presiden untuk memeriksa Hamid dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika benar Hamid diperiksa dan menjadi tersangka, yang akan dilakukan presiden adalah menunjuk Menteri Hukum dan HAM ad interim seperti pernah terjadi di kabinet-kabinet sebelumnya. Ihwal kemungkinan langkah presiden itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di kantornya, Senin (23/5). "Misalnya, seperti saat Menhan Matori Abdul Jalil menderita sakit," kata Yusril. Saat Matori menderita sakit, hingga masa tugas kabinet selesai, kata Yusril, Presiden Megawati tidak melakukan pergantian Menhan. "Tetapi jabatannya di ad interimkan kepada Menkopolkam," ujarnya.Pada masa Presiden Habibie, menurut Yusril, juga banyak terjadi rangkap tugas ad interim."Tetapi sampai sekarang ini kami belum melihat ada langkah apapun yang akan ditempuh oleh presiden, mungkin sambil menunggu langkah lebih lanjut yang akan diambil oleh KPK," kata Yusril.Hingga hari ini, menurut Yusril, presiden belum menerima surat permintaan persetujuan dari KPK untuk memeriksa Hamid Awaluddin. Oleh sebab itu, sampai saat ini memang belum ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh presiden. Namun, lanjut Yusril seperti yang disampaikan presiden di Bali kemarin, seandainya KPK secara resmi mengirimkan surat permintaan persetujuan itu, maka presiden akan menyetujui. "Semuanya tergantung keadaan, kalau hanya diperiksa sebagai saksi, ya tentu beliau (presiden) tidak ambil langkah apapun," ujar Yusril. Namun jika Hamid telah dinyatakan sebagai tersangka, maka presiden mungkin akan mengambil langkah menonaktifkan Hamid. "Dan menunggu perkembangan lebih lanjut sampai proses itu selesai," kata Yusril.Menurut Yusril, memang tidak ada aturan baku mengenai kapan seorang pejabat akan dinonaktifkan setelah pejabat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Semuanya, kata dia, tergantung proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Seperti diketahui, Selasa (24/5) pagi besok, Presiden SBY akan meninggalkan tanah air untuk melakukan kunjungan ke AS, Vietnam dan Jepang, dan baru akan kembali sekitar tanggal 3 Juni. Mengenai hal ini Yusril mengaku belum tahu apakah selama presiden di luar negeri, KPK akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap Hamid atau tidak.Hari ini, Presiden juga menerima Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki yang mengajukan surat permintaan penonaktifan Ketua KPU Nazzaruddin Sjamsuddin.Dimas Adityo

Berita terkait

Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi

14 Oktober 2023

Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi

Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah

10 Oktober 2023

Harga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?

Baca Selengkapnya

KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api

13 April 2023

KPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.

Baca Selengkapnya

Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik

12 Desember 2022

Rektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik

Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

8 Desember 2022

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

26 September 2022

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

23 September 2022

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya

Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?

13 Juni 2020

Novel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?

Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan penyerangan air keras ke dirinya.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli

11 April 2019

Pimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hasil pemeriksaan internal itu telah diterima pimpinan.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK akan Segera Bertemu Pegawai Bahas Petisi

10 April 2019

Pimpinan KPK akan Segera Bertemu Pegawai Bahas Petisi

Pimpinan KPK, kata Febri, menganggap petisi tersebut merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi di lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya