TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga anggota fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, mempertanyakan sikap kalangan ilmuwan yang mengkritik peta politik yang dianggap tidak sehat. "Kok, bisa dibilang seperti itu?" ujarnya, Kamis, 9 Oktober 2014.

Kritik dilontarkan ratusan ilmuwan dari berbagai kampus. Mereka menilai peta politik yang berkembang belakangan ini cenderung memperlihatkan strategi bumi hangus. Praktek itu juga mencerminkan kemunduran proses demokrasi dan mengabaikan kepentingan rakyat.(Baca: Ilmuwan Desak DPR Kembalikan Hak Pilih Rakyat)

Contoh itu terlihat dari pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Agenda yang disodorkan koalisi Prabowo itu merupakan tragedi yang merampas hak rakyat. Bahkan, lewat UU MD3, kubu Prabowo dinilai merusak tatanan kenegaraan dalam sistem presidensial.

Kubu Prabowo juga dituding menyelipkan agenda pemindahan kekuasaan ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. "Tata kelola negara kini berada di tangan oligarki politik dan membahayakan penguasaan sumber daya demi kepentingan elite," kata dosen Universitas Indonesia, Karlina Leksono Supelli. (Baca: Ilmuwan Kecam Politik Bumi Hangus Koalisi Prabowo)

Menurut Agus, kritik itu merupakan kecurigaan yang tak berdasar. Apalagi jika melihat sikap Partai Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. "Kami juga mendukung pengesahan perpu pilkada karena itu merupakan keinginan mayoritas rakyat," ujarnya.

Kalaupun ada agenda amendemen, kata Agus, Demokrat akan menyetujuinya jika diniatkan untuk memperkuat sistem presidensial. "Koalisi yang kami bangun dengan KMP tidak ditujukan untuk menjadi oposisi. Sikap kami tidak waton suloyo," katanya.

RIKY FERDIANTO

Baca juga:
Artefak Yahudi Kuno di Israel Ditemukan Rusak
Mobil Berbahan Bakar Batu Kapur Unibraw Raih Juara
2017, Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Jokowi Diminta Jadi Komandan Pasukan Siber