Presiden terpilih Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Kepala Staf Rini Soewandi (kanan) dan Deputi Kepala Staf, Anies Baswedan (ketiga kiri), Akbar Faisal (kedua kiri) dan Andi Wijayanto (kiri) meresmikan pembukaan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, menanggapi berembusnya isu penjegalan pelantikan presiden terpilih Jokowi pada 20 Oktober 2014. "Jika itu memang benar, maka mereka akan sangat menyesal," kata Akbar yang juga anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat ini ketika dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014.
Akbar mengingatkan negara memiliki tata aturan di mana pelantikan presiden itu bukan seenaknya diatur satu kelompok kepentingan saja. Ada sistem ketatanegaraan yang mengaturnya. Ratusan juta rakyat Indonesia akan menjadi saksi semua upaya penggulingan pemerintahan yang baru saja dilantik. (Baca: Jimly: Pemakzulan Jokowi Nyaris Mustahil)
"Anda perlu tahu rakyat Indonesia saat ini bahu-membahu sedang memasang jaring, memasang berbagai kemungkinan untuk berdiri mengawal di belakang Jokowi JK. Saya ingin memastikan ke Anda soal itu," kata Akbar.
Masyarakat, kata Akbar, akan menyesal memilih Prabowo-Hatta pada pemilihan presiden yang lalu. Dan ini, menurut Akbar, akan membuat dukungan kepada Jokowi menjadi berlipat-lipat. "Saya berbicara tentang 2019 lho," kata Akbar merujuk pada pemilihan presiden lima tahun mendatang. (Baca: Pelantikan Jokowi Tidak Lancar, Netizen Bereaksi)
Selain itu, Akbar juga menanggapi rencana Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo untuk menggunakan hak voting di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan sekitar 100 posisi penting kenegaraan. Misalnya, posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
"Jika itu dikatakan setelah presiden Jokowi dilantik, maka itu bisa dikatakan makar dan dia bisa ditangkap," kata Akbar.
