TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menyatakan tidak ada pembahasan penggunaan veto seratus posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Pak Jokowi tenang saja. Tidak ada pembahasan tentang itu," kata Fahri saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014. Saat ini, koalisi pro-Prabowo menguasai mayoritas kursi di DPR dibandingkan koalisi pro-Jokowi sehingga bisa menentukan dalam pengambilan keputusan. (Baca: Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR)
Isu penentuan seratus posisi ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djoyohadikusumo, seperti dilansir harian Asian Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.
Menurut Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. (Baca: Koalisi Pro-Prabowo Bakal Ubah UU Perbankan dan Migas)
"Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut," kata Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan komisi DPR, dan penentuan pembahasan agenda strategis lainnya seperti tata tertib DPR.
Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka, seperti Golkar, PAN, dan PKS. Ini membuat mereka mendapat dukungan 63% kursi di DPR.
Hashim mengatakan koalisi Prabowo akan melakukan oposisi aktif terhadap pemerintahan dukungan koalisi Jokowi. Meski begitu, Hashim menegaskan bahwa koalisi tidak bersifat antagonis. (Baca: Pertikaian Kubu Jokowi-Prabowo Ancam Investasi)
"Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan)," kata Hashim, yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
