Suasana sidang perdana paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan koalisi pendukung Joko Widodo telah menyiapkan opsi berbagi kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. (Baca: PPP: 60 Persen Kaki Kami di Koalisi Jokowi)
Menurut Surya, posisi ketua diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Sedangkan empat unsur pimpinan lainnya dibagi dua sama banyak," kata dia saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat NasDem, Selasa, 7 Oktober 2014.
Menurut Surya, opsi pembagian kursi pimpinan MPR itu sudah dibicarakan dalam pertemuan antar petinggi koalisi pendukung Jokowi yang digelar di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan yang dihadiri seluruh ketua umum partai pendukung Jokowi itu dilakukan pada Ahad, 5 Oktober 2014, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. (Baca juga: PDIP Ungkap Fakta Gagalnya Pertemuan SBY-Mega)
Surya mengatakan keputusan tersebut mendapatkan persetujuan penuh dari Megawati. Namun, saat itu rapat menyatakan opsi ini hanya akan diambil dengan satu syarat. "Keputusan harus dibuat dengan musyawarah mufakat," ujarnya. (Baca juga: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima)
Kursi Ketua MPR, kata Surya, sengaja diberikan pada DPD karena dianggap sebagai lembaga yang netral, tidak mewakili partai apa pun. Dua kursi wakil ketua untuk koalisi pendukung Jokowi diserahkan pada PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa. NasDem dan Hati Nurani Rakyat hanya sebagai pendukung, sedangkan dua kursi pimpinan lainnya diserahkan pada pendukung Prabowo. "Kami beri kehormatan pada PKB."
Koalisi pendukung Prabowo diberi kewenangan untuk menetapkan dua partai yang akan ditunjuk menjadi wakil ketua. Saat ini koalisi pendukung Prabowo terdiri atas Partai Golkar, Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
