Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan presiden terpilih, Joko Widodo, akan memegang teguh prinsip politik non-transaksional. Jokowi, kata dia, tak akan menjalankan prinsip mayoritas-minoritas.
Apalagi memobilisasi kekuasaan untuk kepentingan ekonomi. "Jokowi-Jusuf Kalla tetap memegang teguh janjinya untuk berpedoman pada amanat rakyat dan tak melakukan politik transaksional," kata Hasto di kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: Elite Golkar: Ketua MPR Sudah Jatah Demokrat)
Menurut Hasto, prinsip Jokowi ini pasti akan mendapatkan tantangan dari para elite politik. Sebab, kata dia, elite politik banyak yang memiliki kepentingan di sektor pajak, minyak, dan gas bumi, perkebunan, pertanian, serta kelautan. (Baca: Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup)
Jokowi, katanya, tetap akan berpedoman pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat sehingga tak akan goyah kendati parlemen tak mendukung program kerja. "Jokowi akan menjaga prinsip-prinsip itu dibantu dukungan dari rakyat," ujarnya. (Baca berita lainnya: Anas Tuding SBY 'Otak' Walk-Out UU Pilkada)
Berkaitan dengan struktur kabinet, Hasto menegaskan Jokowi belum melakukan perubahan substansial terhadap komposisi. Susunan masih terdiri dari kalangan profesional dan profesional partai. Adanya peristiwa politik di parlemen dalam sepekan ini justru menjadi semangat bagi Jokowi-JK untuk memilih pemimpin yang betul-betul bekerja dan bebas dari korupsi.
"Tak mungkin kami menyerahkan jabatan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, direktur utama PT Pertamina, atau Direktur Jenderal Pajak yang sarat dengan kepentingan bisnis. Jabatan ini memang hendak diluruskan oleh Jokowi-JK sehingga tak harus ditransaksikan dengan yang lain," kata Hasto. (Baca: Anggota DPRD NTT Tolak UU Pilkada)
Hasto menegaskan jabatan menteri tidak akan dinegosiasikan seperti halnya jabatan pimpinan parlemen. Preseden pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tak akan terulang lagi. "Jokowi tidak ingin berpolitik pencitraan karena dia berpolitik sesuai dengan semangat kerakyatan. Itu sebenarnya karakteristik pemimpin sejati." (Baca juga: Pilkada oleh DPRD, Jokowi: Lagi Senang, Hak Diambil)
