TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menyatakan pemberantasan korupsi di DPR akan sulit karena pimpinan DPR periode 2014-2019 diduga terkait dengan beberapa kasus korupsi. "Akan lebih sulit karena mereka, DPR, melindungi diri dengan UU MD3," ujar Abdullah di kantor ICW, Kamis, 2 Oktober 2014.

Dengan keberadaan regulasi itu, pemeriksaan anggota Dewan oleh penegak hukum hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Majelis Kehormatan DPR. Dengan komposisi pimpinan Dewan seperti sekarang, yang diduga tersangkut kasus korupsi, tutur Dahlan, "Sudah bisa dibayangkanlah nanti akan seperti apa." (Baca: Pengamat: Jokowi Kalah Telak di Parlemen)

Kamis dinihari, 2 Oktober 2014, sidang paripurna DPR memilih dan menetapkan pimpinan DPR, yakni Setya Novanto dari Golkar sebagai Ketua DPR. Adapun wakil-wakilnya adalah Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Agus Hermanto (Demokrat).

Setya Novanto disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah kasus korupsi. Misalnya, kasus korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Selain itu, pada 2010, Setya diduga terlibat dalam penyeludupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ton. (Baca: Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)

Nama Setya Novanto juga pernah disebut M.Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet. Setya diduga terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Kasus korupsi lainnya yang diduga memiliki kaitan dengan Setya adalah proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau pada 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Becermin dari komposisi pimpinan DPR 2014-2019, Abdullah meyakini bahwa keberpihakan DPR dalam memberantas korupsi sangat kecil. "Jangan terlalu berharap sampai pimpinan DPR diganti," katanya.

ODELIA SINAGA

Terpopuler
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim
Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0
Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo