Anggota DPR tertua, Popong Otje Djundjunan (kiri) bersama Anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama (kanan) memimpin Sidang Paripurna Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sidang pertama DPR periode 2014-2019 menyuguhkan kericuhan. Rapat paripurna pemilihan Ketua DPR itu dipimpin oleh Popong Otje Djundjunan, politikus Golkar berusia 76 tahun. Popong didapuk menjadi pimpinan sidang karena merupakan anggota Dewan tertua. (Baca: Pimpin Sidang DPR, Ceu Popong Mengaku Puasa)
Perempuan kelahiran Bandung, 30 Desember 1938, yang biasa disapa Ceu Popong itu sudah lima kali ini jadi anggota DPR. Di Bandung, Ceu Popong terkenal karena suaminya, R Otje Djundjunan, adalah Wali Kota Bandung 1971-1976. (Baca: Dituduh Otoriter, Ceu Popong: Mangga)
R Otje Djundjunan dikenal sebagai wali kota yang kerap mengeluarkan peraturan tak lazim. Pada 1972, Otje kesal melihat adu balap liar di Jalan Juanda. "Dalam satu minggu saja harus mengerahkan dua kompi tentara untuk mencegah anak-anak ngebut," ujar Otje. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)
Bukan itu saja. Setiap pekan, dia harus mengeluarkan Rp 100 ribu untuk mengganti ongkos jaga tentara. Sampai akhirnya dia membelah jalan selebar 8 meter itu dan membuat jalur hijau. Dengan begitu, jalan menjadi sempit dan adu balap liar berkurang. (Baca: Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk Out)
Otje juga punya cara sendiri dalam mengatasi lonjakan harga beras di Kota Bandung. Otje mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pedagang beras dan penyimpan beras yang punya persediaan lebih dari 100 kilogram melapor ke Pemerintah Kota Bandung. Lewat aturan itu, wali kota berpangkat kolonel ini dapat menindak pedagang beras yang sengaja menimbun beras dan mengakibatkan harga naik.
Dari pernikahannya dengan Otje, Popong mempunyai empat anak. Karier politik Popong dimulai saat menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 1987. Menurut laporan harta kekayaan penyelanggara negara 2010, total kekayaannya Rp 36 miliar.
Sebagian besar kekayaan Popong berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 32 miliar. Tanah Popong tersebar dari Sumedang, Sukabumi, Garut, Bandung, Cianjur, sampai Surabaya dengan total luas 561 ribu meter persegi.
