Kronologi Pemilihan Pimpinan DPR yang Tergesa-gesa  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 2 Oktober 2014 10:17 WIB

Anggota DPR terlibat adu mulut pada pada Sidang Paripurna ke-2 untuk memilih pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan pimpinan DPR melalui jalan yang panjang dan emosional. Setelah 560 anggota DPR periode 2014-2019 dilantik, pimpinan sidang, Popong Otje Djundjunan, meminta persetujuan untuk digelar rapat konsultasi agar setiap partai politik melakukan lobi ihwal struktur pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. (Baca: Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk Out)

Anggota Dewan kemudian memulai rapat konsultasi pada Rabu, 1 Oktober 2014, pukul 14.00. Dalam rapat tersebut, koalisi partai pendukung Jokowi--PDIP, Hanura, PKB, dan NasDem--meminta pimpinan sidang tak buru-buru menetapkan struktur pimpinan DPR karena masih diperlukan lobi. Lagi pula, kader Partai NasDem yang baru masuk parlemen perlu mempelajari Tata Tertib DPR terlebih dahulu. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Namun belum juga selesai rapat konsultasi dan lobi-lobi politik, seluruh perwakilan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto--Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN--buru-buru keluar dari ruang rapat konsultasi di Gedung Nusantara. (Baca: Puan: Kami Ajak SBY Bertemu, Tapi Tak Ada Respon)

Bersama ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Popong Otje Djundjunan dari Partai Golkar dan Ade Rezki Pratama dari Partai Gerindra, mereka menyatakan rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR akan dilakukan malam itu juga. Padahal rapat konsultasi belum ditutup. (Baca: Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim)

Para perwakilan koalisi tersebut sibuk menelepon anggotanya untuk kembali ke ruang rapat. Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah berteriak di tengah kerumunan wartawan. "Malam ini paripurna!" katanya, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Sikap sepihak tersebut langsung menyulut protes dari koalisi Jokowi. Politikus PKB, Anna Muawanah, langsung naik ke podium di ruang rapat dan bersuara keras. Ia berulang kali mengatakan rapat konsultasi belum ditutup dan masih ada agenda yang belum dibahas. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)

"Rapat belum ditutup! Kami akan buka rekaman rapat bahwa rapat ini memang belum ditutup tapi kesekjenan DPR dan pimpinan sementara langsung keluar," kata Anna. Saat koalisi Prabowo berbondong-bdong ke luar ruangan, koalisi Jokowi bertahan dan berharap lawan politiknya tersebut kembali. Tapi protes mereka diabaikan. (Baca juga: Ibas: Kami Sepaham dengan Koalisi Prabowo)

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan empat partai anggota koalisinya akan berkonsultasi untuk mengambil sikap atas pemaksaan rapat paripurna tersebut. Salah satunya, melakukan interupsi. "Dalam politik, kesabaran juga ada batasnya," kata Tjahjo.

Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat mengatakan pemaksaan rapat paripurna adalah inisiatif koalisi Prabowo. Dia menjelaskan, ada sembilan agenda dalam rapat konsultasi. Saat rapat konsultasi bubar, masih ada tujuh agenda lain yang belum dibahas.

Rapat konsultasi juga diwarnai skors beberapa kali karena sejumlah partai meminta waktu konsultasi internal. Pada pukul 21.00, akhirnya rapat paripurna langsung dilaksanakan karena Fraksi Demokrat telah memihak ke koalisi Prabowo. "Padahal belum dibahas juga apa agenda rapat paripurnanya," kata Viktor. "Ini sangat memaksa."

Sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR akhirnya digelar. Empat partai pendukung Jokowi walk-out. Meski demikian, pengesahan pimpinan DPR tetap dilakukan. Posisi Ketua DPR diduduki Setya Novanto (Golkar), sedangkan wakil-wakilnya adalah Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra), dan Fahri Hamzah (PKS).

FRANSISCO ROSARIANS | TIKA PRIMANDARI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya