Ridwan Kamil Minta DPR Jadi Mitra Pemerintah  

Reporter

Kamis, 2 Oktober 2014 07:12 WIB

Walikota Bandung, Ridwan Kamil, menyampaikan pemaparan pada warga di pendopo rumah dinas walikota di Bandung, Jawa Barat, 13 Juli 2014. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpesan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2014-2019 supaya aktif membela rakyat serta mendukung pemerintahan kabinet baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita dukung anggota DPR yang baru dilantik supaya lebih berprestasi, prorakyat, dan menjadi mitra pemerintah bukan lawan pemerintah," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan, saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca juga: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR PDIP Kalah 2-0)

Emil mengatakan Indonesia menganut konsep trias politica yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tanpa satu dari ketiga lembaga itu, kekokohan bangunan Indonesia tidak akan sempurna. Oleh karena itu, dia berpesan kepada anggota DPR yang baru dilantik untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara optimal. (Baca juga: Ajukan Paket Pimpinan DPR, PDIP Lobi Demokrat)

"Dengan begitu bangsa ini bisa lari karena sudah ketinggalan dengan negara Asia yang seusianya," kata Ridwan.

Wali Kota yang dilantik September 2013 lalu itu mengatakan bahwa Kota Bandung siap membantu membangun Indonesia untuk menghadirkan perubahan yang cepat. "Di Bandung kalau di atasnya kondusif di bawahnya juga kondusif," ujar Ridwan.

Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, kemarin, lebih dari 500 anggota DPR, DPD, dan MPR terpilih 2014-2019 dilantik di gedung Nusantara DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

RISANTI

Berita lain:
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
FBR Geruduk DPRD Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI
Perpu Pilkada SBY Dipastikan Mental di DPR

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

5 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

6 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

6 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

8 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

9 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

12 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

12 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

16 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

16 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

18 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya