TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpesan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih periode 2014-2019 supaya aktif membela rakyat serta mendukung pemerintahan kabinet baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kita dukung anggota DPR yang baru dilantik supaya lebih berprestasi, prorakyat, dan menjadi mitra pemerintah bukan lawan pemerintah," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan, saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca juga: Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR PDIP Kalah 2-0)
Emil mengatakan Indonesia menganut konsep trias politica yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tanpa satu dari ketiga lembaga itu, kekokohan bangunan Indonesia tidak akan sempurna. Oleh karena itu, dia berpesan kepada anggota DPR yang baru dilantik untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan secara optimal. (Baca juga: Ajukan Paket Pimpinan DPR, PDIP Lobi Demokrat)
"Dengan begitu bangsa ini bisa lari karena sudah ketinggalan dengan negara Asia yang seusianya," kata Ridwan.
Wali Kota yang dilantik September 2013 lalu itu mengatakan bahwa Kota Bandung siap membantu membangun Indonesia untuk menghadirkan perubahan yang cepat. "Di Bandung kalau di atasnya kondusif di bawahnya juga kondusif," ujar Ridwan.
Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, kemarin, lebih dari 500 anggota DPR, DPD, dan MPR terpilih 2014-2019 dilantik di gedung Nusantara DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.
RISANTI
Berita lain:
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
FBR Geruduk DPRD Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI
Perpu Pilkada SBY Dipastikan Mental di DPR
Berita terkait
Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI
5 jam lalu
Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI
6 jam lalu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023
6 jam lalu
Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri
8 jam lalu
Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.
Baca SelengkapnyaReformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur
9 jam lalu
Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR
12 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum
12 jam lalu
Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.
Baca SelengkapnyaBahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini
16 jam lalu
Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?
Baca SelengkapnyaAlasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan
16 jam lalu
Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.
Baca SelengkapnyaDPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus
18 jam lalu
Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.
Baca Selengkapnya