Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 30 September 2014 09:09 WIB

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra. TEMPO/ Nickmatulhuda

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan konstitusi memang tak mengatur kewajiban anggota dan pimpinan MPR wajib menghadiri paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober nanti. "Kalau ada partai tak hadir, bunuh diri itu namanya," kata Saldi saat dihubungi, Senin malam, 29 September 2014. (Baca: Isu Sabotase Pelantikan, JK: Ketua MA Juga Bisa)

Sebelumnya beredar kabar bahwa partai pro-Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bakal absen dalam pelantikan Jokowi-JK. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengatakan partainya belum menentukan bakal hadir atau absen dalam pelantikan Jokowi-JK. (Baca: Jokowi Dilantik, Ahmad Muzani: Biasa Aja Ah...)

Adapun Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Martin Hutabarat, membantah kabar tersebut. "Tidak mungkin ada skenario semacam itu," katanya. Bantahan serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi. (Baca juga: KPU Usul Batalkan Pelantikan 7 Legislator Terpilih)

Jika partai anggota Koalisi Merah Putih benar-benar tidak hadir dalam paripurna pelantikan itu, Saldi menuturkan partai tersebut bakal menjadi musuh rakyat. Andai tak hadir, konstituen mereka akan kecewa karena bisa berpotensi ada kosongnya kekuasaan. "Jangan karena ada perbedaan lalu membiarkan terjadi vacuum of power," ujar Saldi.

Sadli menganggap kedewasaan anggota Dewan diuji saat hadir dalam sidang paripurna pelantikan presiden 2014. "Setelah datang, habis itu bertarung politik lagi, enggak apa-apa," kata Saldi.

Namun, dengan ditolaknya gugatan uji materi Pasal 84 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau yang dikenal UU MD3, besar kemungkinan posisi Ketua MPR diduduki oleh kader partai anggota Koalisi Merah Putih. Meski begitu, tutur Saldi, secara etika, pimpinan MPR harus hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. "Mereka tak boleh ngeles dengan alasan apa pun," ujarnya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi
Jokowi: Koalisi Merah Putih bagai Kerikil
Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY
Penjual Kue Putu di Malang Tantang Amien Rais
Nurhayati: Walk-Out Demokrat Inisiatif Saya

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

50 menit lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

2 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

12 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

12 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

15 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

16 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

16 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

17 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

17 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

17 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya