TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo percaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan terbaik berkaitan dengan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang dibacakan hari ini, 29 September 2014. "Kita lihat saja besok," kata Jokowi, sapaan Joko Widodo, di Kantor Transisi, Ahad, 28 September 2014.
Jokowi yakin apa pun keputusan Mahkamah dalam uji materi UU MD3 itu tetap bisa membuat pemerintahannya stabil. "Jadi, biasa saja. Kan, anggota parlemen kami juga banyak," ujarnya. (lihat juga: Aria Bima Yakin Menang di MK Soal UU MD3)
Menurut dia, berdasarkan pengalamannya memimpin Solo dan Jakarta, meski di parlemen tingkat daerahnya tidak dikuasai oleh partainya, pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Jokowi juga mengisyaratkan ingin merevisi RUU Pilkada jika nanti sudah dilantik. "Ya, nanti gampang setelah dilantik."
Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan uji materi yang dimohonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelumnya PDI Perjuangan menggugat Pasal 84 UU MD3 mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR.
PDI Perjuangan menilai mekanisme pemilihan pimpinan DPR itu mengingkari konstitusi kedaulatan rakyat. Menurut mereka, partai pemenang pemilu berhak menjadi pimpinan wakil rakyat atas mandat rakyat, bukan justru dipilih melalui mekanisme voting oleh setiap anggota Dewan. (lihat: Pengamat Prediksi Gugatan UU MD3 Ditolak di MK)
REZA ADITYA
Berita lain:
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
Suryadharma Ali Nyaris Diamuk Massa PPP Makassar
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
Berita terkait
Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang
2 jam lalu
Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung
4 jam lalu
Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.
Baca SelengkapnyaDiperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
14 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
14 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
17 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
18 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain
18 jam lalu
PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
18 jam lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaHardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
19 jam lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
19 jam lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca Selengkapnya