Malam Ini Kantor Transisi Jokowi Bubarkan Pokja

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 28 September 2014 20:24 WIB

Ketua Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno memasuki mobilnya usai melakukan koordinasi di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno, mengatakan Ahad malam ini akan membubarkan Kelompok Kerja (Pokja). Rini mengatakan malam ini ajang perpisahan bagi relawan yang sudah membantu program Jokowi-JK.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Pokja yang sudah membantu kerja selama ini," kata Rini di Kantor Transisi, Ahad, 28 September 2014. "Setelah ini tidak ada lagi pokja, sudah selesai pekerjaannya. Mereka tak lagi menjadi bagian kantor transisi." (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)

Menurut dia, kelompok kerja Tim Transisi sudah menyelesaikan seluruh kajian rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-Kalla mendatang. Seperti kajian kelembagaan struktur kabinet, lembaga kepredidenan, reformasi, dan reformasi birokrasi.

Selain itu, Pojka juga menuntaskan kajian kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dengan berakhirnya kerja substansi dan teknis dari pokja itu, kata Rini, maka sudah seharusnya tim membubarkannya. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)

"Jadi saat ini, bagian dari Tim Transisi hanya adasaya dan beberapa anggota deputi lainnya saja," ujar Rini. "Dan selanjutnya kerja kami adalah melakukan pendampingan operasional sampai proses pelantikan presiden terpilih."

Sebelumnya, untuk membantu kerja Tim Transisi membentuk kelompok kerja (Pokja). Pokja ini terdiri atas 22 bagian dengan ratusan anggota. Tujuanya, untuk mengkaji beberapa aspek jelang pergantian pemerintahan Jokowi-Kalla. (Simak pula: Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya)

REZA ADITYA


Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
PPP Sebut 3 Kesalahan Vital Koalisi Jokowi-JK
Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari...

Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

7 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya