'Tak Ada Campur Tangan Luar Negeri di RUU Pilkada'  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Minggu, 28 September 2014 06:56 WIB

Menteri Luar Negari Marty Natalegawa. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, New York - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan masyarakat internasional mencermati dinamika politik dalam negeri Indonesia, tanpa bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI menjawab pertanyaan Tempo terkait UU Pilkada yang disahkan DPR RI pada Jumat dini hari, 26 September 2014.

"Saya kira masyarakat internasional juga mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia. Hanya mengikuti, tidak dengan maksud untuk mencampurtangani," kata Marty yang ditemui usai rangkaian sidang di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, Jumat, 26 September 2014. (Baca: Pengesahan RUU Pilkada Diberitakan Media Asing)

Ketika Tempo menanyakan, apakah menteri-menteri luar negeri negara sahabat memberikan pandangan terkait pemberitaan sejumlah media asing yang menyoroti pengesahan RUU Pilkada di Tanah Air, Marty mengatakan, tak ada menteri luar negeri yang mempertanyakan itu. "Saya bertemu dengan banyak menteri (luar negeri), tetapi tidak ada yang menanyakan," kata Marty.

Menurut Marty, sikap Presiden SBY tentang RUU Pilkada telah disampaikan sendiri, dan pesannya sudah sangat jelas dan lugas. "Saya kira itu sudah apa adanya," kata Marty.

Marty menegaskan, masyarakat internasional mengikuti dinamika yang berkembang di Indonesia. "Tetapi saya yakin mereka punya kepercayaan terhadap demokrasi di negeri kita, pada bangsa kita sendiri untuk memberi jawaban yang paling bijak terhadap tantangan itu," kata Marty.

NATALIA SANTI

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus
UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara

Berita terkait

Marty: Indonesia Harus Jadi Pemberi Solusi Konflik  

3 November 2016

Marty: Indonesia Harus Jadi Pemberi Solusi Konflik  

"Menjadi elder brother, saudara tua, justru akan dihormati negara lain."

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya