Deklarasi Djan Faridz Jadi Ketua Umum PPP Diboikot

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 21:59 WIB

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Makassar-Deklarasi pengukuhan Djan Faridz sebagai calon ketua umum PPP menggantikan Suryadharma Ali diwarnai kericuhan. Sekitar 80 massa yang tergabung dalam kader PPP se-Indonesia Timur melakukan aksi boikot.

"Kami menolak kegiatan partai yang dilakukan oknum Suryadharma Ali (SDA) karena SDA sudah dipecat oleh partai,"kata Basri salah seorang pengurus DPC PPP Kabupaten Gowa, Sabtu malam 27 September 2014 di Hotel Singgasana, Jalan Kajolalido-Makassar. Puluhan massa tersebut lansung meringsek kedalam hotel. Sambil membentangkan poster bertuliskan "SDA , Anda sudah tidak legitimate". (Baca:Djan Faridz: Mbah Mun Turun Tangan, PPP Islah)

Acara ini sedianya digelar pukul 19.30 Wita. Dibuka langsung oleh mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bersama DPP lainnya seperti Dimiyati Natakusuma (Wakil ketua umum PPP), Syahriar Ahamas (Ketua DPP PPP), Andi Jamaro Dulung (Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP), dan Yunus Razak (Wakil sekretaris jenderal DPP PPP).

Akibat aksi boikot tersebut, acara deklarasi calon pengganti SDA hingga pukul 22.00 Wita tidak digelar.(Baca:Pecat Suryadharma, Elite PPP Sowan ke Kiai Maimun)


Andi Jamaro Dulung menyayangkan sikap kubu Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara yang melarang kegiatan ini digelar. Ia menjelaskan, kedatangan SDA di acara ini semata-mata silaturahmi dengan pengurus DPW di daerah dan dalam rangka mengklarifikasi kasus dugaan korupsi yang melibatkan SDA di Kementerian Agama.


"Ini yang mau dijelaskan kepada mereka supaya tidak salah tafsir. Dalam AD/RT pengurus yang ditetapkan sebagai tersangka tidak ada yang namanya pemecatan. Emron Pangkapi saja pernah bersatus tersangka tapi tidak dipecat sebagai pengurus partai," katanya. Terkait aksi boikot yang dilakukan kubu Amir Uskara, Andi mengaku tidak mempersoalkan. "Itu hak mereka,"Jelasnya.

Menurutnya, selain silaturahmi kegiatan ini pula akan dirangkaikan dengan pengukuhan Djan Faridz sebagai calon ketua umum menggantikan SDA dalam Muktamar yang akan digelar 23-26 Oktober tahun ini. Dalam kegiatan ini pula, sekitar 100 pengurus DPW kubu SDA akan hadir. Mereka berasal dari DPW Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara emoh menanggapi aksi boikot kegiatan SDA. Pada prinsipnya kata dia, DPW se Indonesia Timur menolak kehadiran SDA di Sulawesi Selatan. "Kita menganggap SDA sudah diberhentikan. Kalau Djan mau maju sebagai calon ketun terserah saja itu haknya beliau," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih mengepung Hotel Singgasana. Sedangkan SDA cs belum berani keluar dari hotel. Tampak polisi berpakaian preman dan berseragam melakukan pengamaman.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI


Baca juga:
Mantan Hakim MK: Peluang Uji Materi UU Pilkada 50:50
Jokowi:Subsidi BBM Dialihkan ke Petani dan Nelayan
Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS
Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawar


Advertising
Advertising

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

1 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

4 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

6 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

31 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

31 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

36 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

37 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

39 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

39 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

39 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya