UU Pilkada, Dipo Alam: Tak Elok Saling Menyalahkan  

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 17:58 WIB

Dipo Alam. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam ikut bersuara menanggapi voting RUU Pemilihan Kepala Daerah. Menyadur orang bijak, kata dia, tak elok kalau sesama bangsa saling menyalahkan dengan disahkannya beleid tersebut oleh DPR.

"The blame game is already a lost game (permainan politik dengan cara menyalahkan sudah ketinggalan zaman)," cuit Dipo melalui akun Twitter-nya, @dipoalam49, Sabtu, 27 September 2014. "So don't dressing up to play it (jangan membuat rekayasa dalam berpolitik). Sabar."

Sebelumnya, Jumat dinihari, 26 September 2014, Rancangan Undang-Undang Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan melalui voting. Sidang Paripurna DPR itu diwarnai dengan aksi walkout 129 anggota Partai Demokrat. Musababnya, sepuluh opsi yang mereka ajukan untuk pilkada langsung tidak diterima secara penuh oleh fraksi lainnya.

Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Golkar, unggul dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa, mengantongi 135 suara.

MUHAMMAD MUHYIDDIN






Baca juga:
Trem Surabaya, Risma Libatkan Polisi Hingga KPK
Mantan Mendagri: Annas Maamun, Raja Kecil Suka-suka
Mekanik Helikopter Bom Air dari Ukraina Tewas di Kamar Hotel
Ramadhan: SBY Tak Pernah Instruksikan Walkout






Advertising
Advertising

Berita terkait

Istri Mendiang PM Shinzo Abe Terima Lukisan Karya SBY dan Dipo Alam

13 Mei 2023

Istri Mendiang PM Shinzo Abe Terima Lukisan Karya SBY dan Dipo Alam

Dipo Alam, mantan Sekretaris Kabinet RI, melukis sosok mendiang PM Shinzo Abe berbusana batik.

Baca Selengkapnya

Dipo Alam Usul ke Sandiaga Uno Ada Nama Jalan Jenderal Nasution

19 April 2018

Dipo Alam Usul ke Sandiaga Uno Ada Nama Jalan Jenderal Nasution

Mantan Mensekab Dipo Alam usul ada nama jalan AH Nasution, Hoegeng dan Ali Sadikin di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya