TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan 22 duta besar dalam kegiatan "Updates from the Region: Exploring the Potentials of Surabaya City" di Balai Kota Surabaya, Sabtu, 27 September 2014. Pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ternyata menjadi isu hangat yang juga ditanyakan seorang diplomat.

"Bagaimana pendapat Ibu tentang pilkada tak langsung, apakah akan mencalonkan lagi?" tanya diplomat dari Australia kepada Risma di ruang sidang Wali Kota.

Sembari tersenyum, Risma pun menjawab, "Saya enggak punya uang untuk jadi wali kota." Menurut Risma, pemilihan kepala daerah langsung lebih murah ketimbang lewat DPRD. Sebab, investasi yang dibutuhkannya hanya investasi sosial.

Kunjungan para duta besar dan diplomat asing itu merupakan program Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri. Adapun duta besar dan diplomat asing yang hadir di antaranya dari Selandia Baru, Brunei Darussalam, Cile, Cina, Cekoslowakia, Swedia, Fiji, Rumania, Australia, Uni Eropa, dan Malaysia, serta organisasi internasional maupun pengusaha. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Pertemuan duta besar dan Pemerintah Kota Surabaya diisi dengan pemaparan Risma tentang potensi Surabaya. Seperti penanganan banjir melalui rumah pompa, bank sampah, program pengentasan kemiskinan dengan usaha mikro kecil menengah, hingga rencana mengatasi macet lewat angkutan massal cepat.

Program-program itu rupanya menarik perhatian para duta besar. Beberapa dari mereka mempertanyakan cara dan anggaran yang dikeluarkan Risma untuk menjalankan program tersebut.

Duta Besar Singapura, misalnya, membandingkan Surabaya dengan Jakarta dalam hal pengadaan angkutan massal cepat. Seperti diketahui, Jakarta masih terkendala pembebasan lahan. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Risma pun menjelaskan bahwa pembebasan lahan di Surabaya relatif lebih cepat lantaran pemerintah kota membayar lahan sesuai harga pasar. Karena itu, Risma menargetkan angkutan massal cepat sudah bisa digunakan dalam waktu 1,5-2 tahun ke depan.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Duta Besar Esti Andayani mengatakan peningkatan kemajuan Kota Surabaya dinilai cukup pesat di bawah kepemimpinan Risma. (Baca: Pilkada, Nurhayati Tak Jawab Soal Deal Pro-Prabowo.) Sebagai bagian dari koridor II Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Surabaya telah mewujudkan beberapa proyek percepatan pembangunan pada bidang jasa dan pelayanan.

"Ini menunjukkan pemerintah serius dan sadar memanfaatkan Surabaya sebagai pintu masuk lalu lintas perdagangan," ujarnya.

AGITA SUKMA LISTYANTI