LSM Riau Sebut Kasus Lahan Terkait Gubernur Annas  

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 06:38 WIB

Lahan kelapa sawit di lihat dari udara di Riau, (1/7). Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan kondisi Riau semakin membaik setelah operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan memasuki hari ke-10. TEMPO/Wisnu agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Riau Corruption Trial, Made Ali, mengatakan sejumlah kasus pengalihan lahan dari hutan menjadi lahan sawit di Indragiri Hilir bermasalah. Kasus ini terkait dengan 26 perusahaan kelapa sawit. Mereka sempat ditolak pengajuan izinnya oleh Bupati Indragiri Hilir Indra Mukhlis Adnan setahun lalu. Namun, kini izin itu sudah turun. "Sekarang mereka menunggu izin dari Kementerian Kehutanan soal pelepasan kawasan hutan," ujarnya, Jumat, 26 September 2014.

Dia menduga proses yang cepat itu ada yang tidak beres. Namun, dia belum terlalu yakin kasus ini terkait dengan suap yang menjerat Gubernur Riau Annas Maamun. "Kalau pun ada, mungkin terkait pengurusan izin ke Kementerian Kehutanan," ujarnya. (Baca: Gubernur Riau Jadi Tersangka Suap Rp 2 Miliar)

Indragiri Hilir memang sedang banyak proyek lahan sawit. Bahkan, pemerintah Riau juga telah melepas 1,6 juta hektare lahan untuk ladang sawit. Kebijakan ini diturunkan saat Annas menjabat. Padahal, pada gubernur sebelumnya mereka masih mengerem kebijakan itu.

Selain di Indragiri Hilir, dugaan penyimpangan juga terjadi di Rokan Hilir. Dua perusahaan berupaya memperpanjang izin HPH meski Kementerian Kehutanan kabarnya menolak perpanjangan izin itu. "Tanah itu akan dilepaskan ke masyarakat," ujarnya.

Di lain pihak, satu perusahaan sedang memperpanjang izin hutan tanaman industri. Namun, saat Annas Maamun menjabat, perusahaan ini tidak memberikan rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan berisi tentang laporan kayu yang akan ditebang. Namun, mereka juga ngotot agar izin HTI itu bisa diperpanjang. (Baca: Harta Gubernur Riau Annas Maamun Rp 12,4 Miliar)

Koordinator Jikalahari, Muslim Rasyid, mencurigai kasus ini juga terkait dengan pelepasan lahan 1,6 juta hektare. Annas yang baru menjabat gubernur selama delapan bulan bisa mengesahkan aturan itu. Padahal, aturan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2004 tetapi tidak pernah gol. "Namun, saya tidak tahu pasti apakah ada kaitannya dengan kasus ini. Kami tidak bisa menduga lebih dari ini," ujarnya.

Terkait kemungkinan keterlibatan Gulat Manurung, Muslim tidak mengetahui pasti. Namun, dia menyebut sosok yang ditangkap KPK ini adalah pengusaha kelapa sawit di Rokan Hilir. Dia menguasai lahan yang cukup besar bersama Annas. Dia juga orang dekat Annas dan telah saling kenal saat Annas masih menjadi Bupati Rokan Hilir.

RIYAN NOFITRA | EKO

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya