Opsi Ketiga Ditolak, Fraksi Demokrat Walkout

Reporter

Jumat, 26 September 2014 06:53 WIB

Anggota dewan memprotes pimpinan sidang saat rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2014. ANTARA/Ismar Patrizki

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso mencabut pembukaan opsi ketiga setelah proses lobi tiap fraksi. Akan tetapi, Fraksi Demokrat merespon pencabutan opsi ketiga tersebut dengan walkout dari rapat.

"Kami sempat berembuk, keputusan (opsi ketiga) saya cabut," kata Pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso, Jumat dini hari, 26 September 2014.(Baca : RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta )

Setelah menyatakan pencabutan opsi ketiga, Fraksi Demokrat diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap. Fraksi Demokrat menyatakan, tidak ingin kehadirannya membawa masalah baru. Fraksi Demokrat mengklaim, menjunjung tinggi seluruh proses yang ada dan berperan sebagai penyeimbang.

Demokrat menyayangkan forum lobi dan rapat paripurna tidak mengakomodir pilkada langsung ddengan 10 koreksi. "Maka perkenankan kami untuk bersikap netral. Kami mengambil sikap untuk walkout," kata anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Pernyataan sikap tersebut langsung disambut oleh teriakan teriakan sejumlah anggota dewan. "Demokrat banci! Demokrat ragu ragu terus!" Ratusan anggota fraksi Demokrat langsung walkout meninggalkan ruang rapat.(Baca : Putra Presiden Sukarno Demo Tolak RUU Pilkada)

Wakil Ketua Umum Demokrat Mac Sopacua saat meninggalkan ruang rapat mengatakan kecewa atas pencabutan opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan perbaikan. "Saya enggak mau berbicara soal itu terlalu capek dari pagi sampai sekarang," kata Mac.

Dia menjelaskan sikap fraksi Demokrat walkout sudah bulat dan diketahui SBY. "Kita walkout karena memang opsi kami tidak diakomodir. Kami walkout, tidak ke kiri atau ke kanan. Dan kami tidak pernah melakukan sesuatu tanpa persetujuan pimpinan," kata Mac.

Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman juga mengatakan hal senada. "Sepuluh persyaratan yang kami ajukan itu ditolak. Dukungan itu (terhadap opsi ketiga) hanya lip service saja," kata Benny. Dia mengatakan, bahwa kekecewaan fraksi Demokrat karena opsi yang diajukan mendapat penolakan.

NURIMAN JAYABUANA


Berita Terpopuler


RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan
Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah
Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237
LBH Jakarta: Ahok Bisa Laporkan FPI

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

16 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

19 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

21 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya