TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai menyiapkan sanksi tegas bagi kadernya yang bolos sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung, Kamis, 25 September 2014. Partai Demokrat mengacam pemecatan. Adapun Partai Golongan Karya bakal menginterogasi kader yang memilih mangkir. "Setiap sesuatu ada reward and punishment-nya," kata Ruhut Sitompul, juru bicara Demokrat. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan)

Dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hanya 496 yang hadir dalam sidang paripurna RUU Pilkada. Mereka yang tidak hadir yakni 19 legislator dari Demokrat, 12 legislator asal Golkar, 4 anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 anggota Dewan asal Partai Keadilan Sejahtera, 4 orang dari Partai Amanat Nasional, 5 orang asal Partai Persatuan Pembangunan, 7 legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, 4 legislator asal Partai Gerakan Indonesia Raya, serta 7 anggota Dewan dari Partai Hati Nurani Rakyat. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

Legislator asal Golkar, Poempida Hidayatullah, mengakui bahwa sebagian politikus tak hadir lantaran tak sepakat dengan kebijakan partainya yang hendak menghapus pilkada langsung. Mereka menunjukkan sikap mbalelo dengan cara membolos rapat. "Tidak semua yang menunjukkan secara eksplisit, ada juga yang pura-pura sakit dan lelah," tuturnya. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan ketidakhadiran para legislator jangan menjadi simbol bahwa partainya pecah. Karena itu, mereka harus dimintai keterangan untuk mengetahui alasan memilih mangkir. "Sejauh alasan mereka relevan, tidak masalah. Tetapi, kalau sikap politik saja, kami akan kaji," katanya. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

Sikap berbeda ditunjukkan Ketua Fraksi Gerindra Martin Hutabarat dan Refrizal dari Partai Keadilan Sejahtera. Dia menganggap ketidakhadiran sejumlah kadernya lantaran mereka memiliki kegiatan yang sulit ditinggalkan. Misalnya, menjalankan ibadah haji di Mekah. "Kami bisa memakluminya," ujar Martin. "Tidak mungkin karena rapat kami suruh pulang dari Mekah," Refrizal menambahkan.

TRI SUHARMAN

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh