Jusuf Kalla bersalaman dengan Presiden SBY dalam acara open house di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Muhammad Jusuf Kalla mengatakan berubahnya sikap Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada tak bisa diartikan bahwa partai berlambang mirip logo Mercy tersebut bakal merapat ke pemerintah periode 2014-2019. "Kan berbeda, ini soal prinsip," kata JK kepada wartawan saat ditemui di pusat perbelanjaan Senayan City, Jakarta, Kamis, 18 September 2014.
Hari ini, Partai Demokrat menyatakan perubahan sikap mereka terhadap RUU Pilkada. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya setuju pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sebelumnya, partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu setuju pilkada dilakukan oleh DPRD. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)
Jusuf Kalla mengatakan Partai Demokrat masih berdiri di luar pemerintahannya. Meski begitu, dia mengaku senang dengan perubahan sikap Demokrat. "Ini bisa disebut (Partai Demokrat) mendekat, tapi belum bisa dipastikan," katanya.
Jusuf Kalla mengatakan pemerintahannya bakal membuka pintu lebar-lebar jika Partai Demokrat hendak bergabung. Bahkan dia siap mempertimbangkan pemberian kursi menteri ke Partai Demokrat jika jadi bergabung. "Ya, tentu kita pikirkan lagi nanti," katanya. (Baca:SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih)
Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu malu-malu saat ditanya soal komunikasi terakhirnya dengan kubu Demokrat. Menurut dia, komunikasi politik yang terjadi saat ini sangat beragam, yakni dari komunikasi antar-partai politik hingga antar-tokoh politik dari kedua pihak. "Seperti apa hasilnya, tunggu saja."
