Untung-Rugi Melebur Kementerian

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 18 September 2014 08:34 WIB

Jokowi dan Jusuf Kalla. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Eko Nugroho, mengatakan penyatuan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan yang menjadi wacana pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan merupakan hal baru. Alasannya, ketika Orde Baru, dua kementerian tersebut sudah menjadi satu. "Dulu Deperindag," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 September 2014.

Menurut Agus, penyatuan dua kementerian tersebut memiliki dampak postif dan negatif. Dengan adanya peleburan, secara tidak langsung, beban pekerjaan kementerian tersebut akan menjadi lebih tinggi. "Tanggung jawab yang menjadi cakupan kementerian tersebut akan lebih banyak," tuturnya. (Baca: Suswono Setuju Pertanian dan Perikanan Digabung).

Hal positif dari penggabungan ini, kata Agus, produksi, distribusi, dan perdagangan dalam konteks ekonomi merupakan hal yang sulit dipisahkan. Dengan adanya penggabungan ini, efisiensi dapat dilakukan. "Proses tersebut jika di bawah satu kementerian bisa meningkatkan daya saing."

Agus mencontohkan, pengembangan bisnis besi dan baja memerlukan aturan main yang tidak hanya di sektor perindustrian, tapi juga perdagangan. Menurut Agus, aturan main dapat dilakukan lebih mudah jika kementerian ini digabung. "Koordinasi dan proses birokrasi bisa lebih mudah," katanyta. (Baca: Jokowi Seleksi 200 Nama untuk Kabinet).

Menurut Agus, hal negatif dari kebijakan ini adalah kementerian tersebut membutuhkan waktu jeda untuk melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi dari dua lembaga tersebu. Selain itu, tugas kementerian tersebut akan menjadi lebih banyak karena tanggung jawabnya semakin luas. "Butuh waktu mengurusi masalah administrasi, sepeti jet lag," ujarnya.

Penghematan direktorat dan dirjen akan menambah tugas pejabat, dan terbuka kemungkinan ada beberapa pejabat yang menjadi lebih banyak tugasnya. "Kalau untuk staf, biasanya jarang ada perampingan," tuturnya. (Baca: Forum Rektor Tanyakan Nasib BPPT ke Jokowi).

SAID HELABY

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Koin Logam 5.200 SM Ditemukan di Gunung Padang
Artidjo: Luthfi Hasan Ishaaq Lakukan Korupsi Politik
Di Twitter, Wanita ISIS Ini Pegang Kepala Buntung
Bimbim Slank Demen Bila Ahok Marah

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

2 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

5 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

9 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

12 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

22 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

22 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya