TEMPO.CO, Semarang - Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih mengatakan seseorang yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah bisa menelan biaya Rp 20-25 miliar. Nuniek mengatakan biaya terbesar yang harus dikeluarkan seorang calon bupati atau wali kota di Jawa Tengah ada pada pos sosialisasi kepada pemilih.
"Jika ada sosialisasi, maka butuh konsumsi dan keperluan-keperluan lain," kata Nuniek yang juga ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Selasa, 16 September 2014. (Baca juga: Pilkada Langsung Serentak, Ini Penghematannya?)
Menurut Nuniek, dengan jumlah desa yang mencapai ratusan di sebuah kabupaten, seorang kepala daerah harus mensosialisasikan diri kepada para calon pemilih. Bahkan, di beberapa daerah, sosialisasi seorang kepala daerah harus sampai ke tingkat RT dan RW.
Nuniek mengatakan bahkan untuk menggerakkan struktur partai demi kemenangan seorang calon juga butuh biaya. Kata dia, setiap melakukan konsolidasi, maka kader partai juga harus diberi uang transportasi. "Biasanya sekitar Rp 25 ribuan," kata Nuniek.
Nuniek mengatakan kebutuhan biaya lain yang besar dan mesti dikeluarkan seorang kandidat kepala daerah adalah biaya saksi dan alat peraga kampanye. "Meski sudah mengeluarkan Rp 20 miliar itu belum ada jaminan seorang kepala daerah bisa menang," kata Nuniek.
PDIP Jawa Tengah menolak jika pilkada langsung dihapus diganti pilkada melalui DPRD. Namun, PDIP Jawa Tengah meminta agar pilkada langsung dibuat sistem yang baik sehingga bisa menekan biaya yang mesti dikeluarkan. (Baca juga:Jokowi Minta Pemerintah Tarik Beleid RUU Pilkada)
Polemik sistem pilkada mencuat seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menginginkan agar pilkada dikembalikan melalui sistem pemilihan di DPRD. Di lain pihak, PDIP dan beberapa partai lain pendukung calon presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap ingin kepala daerah dipilih secara langsung.
