Seorang kader menggunakan kostum tokoh wayang Hanoman saat kampanye PDIP, di Lapangan Tri Lomba Juang, Semarang, Jawa Tengah (27/3). TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nuniek Sriyuningsih mengatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung saat ini membutuhkan biaya besar. PDIP Jawa Tengah mendesak pemerintah pusat membuat sistem pilkada langsung yang ketat, sehingga membuat pilkada tak lagi mahal.
"Seorang calon kepala daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah membutuhkan biaya Rp 20 hingga 25 miliar," ujar Nuniek kepada Tempo, Selasa, 16 September 2014. (Baca juga: Pilkada Langsung Serentak Ini Penghematannya?)
Sebagai salah satu pengurus inti PDIP Jawa Tengah, Nuniek sangat sering melakukan pendampingan terhadap calon kepala daerah di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang maju menggunakan kendaraan PDIP. (Baca juga: Jokowi Minta Pemerintah Tarik Beleid RUU Pilkada)
Menurut Nuniek, kebutuhan biaya lain yang besar dan mesti dikeluarkan seorang kandidat kepala daerah adalah biaya saksi dan alat peraga kampanye. "Meski sudah mengeluarkan Rp 20 miliar, itu belum ada jaminan seorang calon kepala daerah bisa menang."
Nuniek menyebut biaya Rp 20-25 miliar itu belum termasuk jika seorang calon kepala daerah melakukan politik uang. Jika ditambah dengan kebutuhan politik uang, tutur Nuniek, biaya kompetisi dalam pilkada semakin besar.
Polemik pilkada mencuat seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menginginkan agar pilkada dikembalikan melalui sistem pemilihan di DPRD. Sedangkan PDIP dan beberapa partai lain pendukung calon presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetap ingin kepala daerah dipilih secara langsung. (Baca juga: Kata Koalisi Merah Putih di Daerah Soal Pilkada)
